Sejak pindah ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), dunia lapas dan rutan ternyata tak cuma soal jeruji besi. Ada geliat lain yang mulai terasa: aktivitas bertani, beternak, dan berwirausaha. Gagasan ini digulirkan langsung oleh Menteri Imipas, Agus Andrianto, sebagai bagian dari program pembinaan bagi warga binaan.
Baru-baru ini, tepatnya Kamis (15/1/2026), Ditjenpas menggelar panen raya secara serentak di seluruh Indonesia. Hasilnya? Cukup mencengangkan.
Dari sektor pertanian dan perkebunan, terkumpul hampir 100 ton hasil bumi seperti padi, jagung, hingga kelapa. Sektor peternakan menyumbang lebih dari 4 ton ayam, bebek, kambing, dan domba. Sementara perikanan menghasilkan lebih dari 19 ton ikan lele, nila, patin, dan udang. Jika dijumlah, totalnya mencapai 123.557 kilogram.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia menunjukkan sebuah pergerakan.
Di sisi lain, Nusakambangan dipilih sebagai proyek percontohan. Di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Terbuka sana, Menteri Agus menjelaskan bahwa ide ini punya landasan yang kuat. Bukan muncul tiba-tiba. Setidaknya, ada empat faktor pendorong utamanya.
1. Lahan Menganggur dan Temuan BPK
Masalahnya berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak aset negara, khususnya lahan di bawah penguasaan kementerian, yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.
Menteri Agus bercerita, kondisi itu ia jumpai saat pertama kali menjabat.
"Kami membangun ketahanan pangan kan kita selaraskan antara temuan-temuan yang kami inventarisasi pada saat awal kami menjabat. Banyak temuan lahan idle," kata Agus.
Contoh nyatanya ada di Nusakambangan. Lahan-lahan yang seharusnya steril justru digarap warga sekitar karena kurangnya pengawasan.
"Di Nusakambangan ini banyak lahan kita yang... karena tidak diawasi dengan baik, masyarakat berpotensi untuk melakukan penggarapan. Oleh karena itu, untuk mencegah itu supaya jangan meluas," ujarnya.
2. Menyelaraskan Pembinaan dengan Visi Nasional
Dari situlah ide muncul. Daripada dibiarkan, lahan-lahan itu harus bisa memberi manfaat dan mendukung tugas utama pemasyarakatan. Menteri Agus lalu menyelaraskannya dengan program Asta Cita pemerintah, terutama di pilah ketahanan pangan dan UMKM.
Ia ingin ada efek berantai. Produk dari lapas tak boleh cuma jadi pajangan di acara seremonial. Mereka harus sampai ke pasar. Tujuannya ganda: membangun kepercayaan diri warga binaan dan menciptakan kemandirian.
"Kami menyelaraskan dengan arah kebijakan Bapak Presiden, karena beliau sangat fokus terhadap masalah ketahanan pangan," jelas Agus.
"Artinya kita menyelaraskan antara tugas yang kita emban sehari-hari dengan kondisi yang ada. Dengan harapan walaupun kecil, kita setidaknya sudah memberikan kontribusi," tambahnya.
3. Memutar Roda Ekonomi Lokal
Lalu, pasar untuk produk-produk ini di mana? Pasar utamanya ya di lapas sendiri. Menteri Agus sudah mengatur, vendor atau mitra penyedia makanan untuk lapas wajib menyerap minimal 5 persen hasil panen dari dalam.
"Minimal 5 persen atas produk ketahanan pangan yang dikerjakan lapas dan rutan," tegasnya.
Vendornya pun diarahkan untuk memprioritaskan pengusaha lokal. Tujuannya jelas: menggerakkan ekonomi daerah. Kalau hasil panen melimpah, baru dijual ke luar, bisa ke program makan bergizi gratis, pasar tradisional, atau langsung ke masyarakat.
Hal serupa berlaku untuk produk UMKM. Pemasaran digenjot lewat media sosial lapas, pemberitaan, bahkan festival nasional bernama IPPA Fest yang jadi etalase produk warga binaan.
4. Keterampilan untuk Masa Depan
Yang tak kalah penting, warga binaan yang terlibat dapat premi dari penjualan. Ini bisa jadi tabungan saat mereka bebas nanti.
"Tentu saja agar mereka punya skill, dan siap menjalankan aktivitas sebagai individu pada umumnya di tengah masyarakat," lanjut Menteri Agus.
Ia juga menekankan, pembinaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Komunitas sosial harus terlibat, apalagi dengan adanya KUHP baru yang mengenal sanksi pidana kerja sosial.
Menariknya, program ini tak cuma menginspirasi warga binaan. Para pegawai lapas pun mulai terbuka pikirannya. Aktivitas ketahanan pangan dan UMKM ini bisa jadi contoh untuk mempersiapkan masa pensiun mereka.
"Sisi positif bagi internal adalah menyadarkan pegawai untuk mempersiapkan diri menghadapi pensiun," pungkas Agus.
Jadi, di balik tembok tinggi, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Bukan cuma soal menyelesaikan masa hukuman, tapi juga mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelahnya.
Artikel Terkait
Wapres Maruf Amin Dukung Wacana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Dua Ton Sampah Berhasil Dikeluarkan dari Sungai Kelingi dalam Aksi Bersih-Bersih
Ibunda Okin Buka Suara Soal Pacar Baru Putranya di Tengah Polemik Co-Parenting
Daryono Mundur dari Direktur Gempa BMKG, Tetap Jadi Pegawai hingga 2026