Kemensos dan BPS Periksa Ulang Data 11 Juta Penerima Bantuan JKN yang Dinonaktifkan

Sementara itu, dari pihak BPS, kesiapan dinyatakan penuh. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik koordinasi ini.

“BPS siap membantu dan mendukung Bapak Menteri Sosial. Kita akan lakukan groundcheck bersama terhadap 11 juta penerima yang dinonaktifkan itu,” kata Amalia.

Untuk kelompok 106.153 penerima yang sudah diaktifkan ulang, target penyelesaian pemeriksaannya lebih cepat. Amalia menyebut, petugas lapangan dari BPS dan Kemensos akan berkolaborasi, bahkan melibatkan mitra statistik.

“Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, target kami selesai sebelum Lebaran,” ujarnya.

Adapun sisa data yang jauh lebih besar, ditargetkan rampung dalam kurun sekitar dua bulan. Hasil akhir dari seluruh proses ini nantinya akan menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN versi terbaru di tahun 2026.

“Ini akan menjadi bagian dari penajaman DTSEN versi kedua,” jelas Amalia.

Intinya, kolaborasi ini diharapkan bisa menjaga bahkan meningkatkan kualitas data sosial. Tujuannya satu: memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kita ground check bersama untuk memastikan apakah memang layak dinonaktifkan, atau ada pertimbangan lain,” pungkas Amalia.

Dalam pertemuan koordinasi itu, hadir pula sejumlah pejabat dari kedua lembaga. Di antaranya Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Deputi Bidang Statistik BPS Nasrul Wajdi, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Kementerian Sosial.