Pengamat: Kendaraan Listrik Bisa Hemat Devisa hingga Rp40 Triliun Per Tahun

Harga minyak dunia yang terus merangkak naik memang bikin waswas. Apalagi buat APBN kita yang masih sangat bergantung pada impor. Nah, menurut pengamat otomotif Martinus Pasaribu, salah satu solusi jangka panjang yang strategis adalah dengan mempercepat peralihan ke kendaraan listrik.

“Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi,” ujar Martinus dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2026).

Ia memperingatkan, kondisi ini berisiko besar. Ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa terpangkas habis hanya untuk menutupi subsidi energi.

Faktanya, sekitar 60–70 persen kebutuhan minyak kita masih diimpor. Di sisi lain, produksi minyak dalam negeri sendiri terus merosot, bertengger di angka sekitar 600 ribu barel per hari. Makanya, APBN kita sangat rentan. Gejolak geopolitik, misalnya di Selat Hormuz, bisa langsung bikin jantung berdebar-debar di Jakarta.

Martinus memberi gambaran yang cukup jelas. Dalam asumsi APBN, kenaikan harga minyak cuma satu dolar AS per barel saja bisa menambah beban subsidi hingga Rp8–10 triliun. Bayangkan jika harga minyak dunia benar-benar menembus USD90–100 per barel. Beban subsidi energi berpotensi meledak lagi, mendekati atau bahkan melampaui angka Rp300 triliun per tahun seperti yang pernah kita alami.

Di sinilah kendaraan listrik dinilai bisa jadi penyeimbang. Dengan mengurangi ketergantungan pada BBM secara signifikan, kita bisa menekan impor sekaligus mengurangi beban subsidi yang selama ini banyak dinikmati sektor transportasi.

Dari segi efisiensi, perbedaannya jelas. Biaya energi untuk kendaraan listrik cuma sekitar Rp300–500 per kilometer. Bandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000–1.500 per km. Artinya, penggunanya bisa menghemat biaya operasional hingga 60–70 persen. Lumayan, kan?

“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun,” papar Martinus.

“Sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter.”

Kalau angka-angka itu diakumulasi, total penghematannya bisa mencapai 3 juta kiloliter BBM per tahun. Jumlah yang nggak main-main. Dengan asumsi harga minyak USD90–100 per barel dan kurs rupiah saat ini, pengurangan impor itu setara dengan penghematan devisa sekitar Rp30–40 triliun per tahun. Angka yang fantastis.

Efeknya berantai. Beban subsidi yang berkurang berarti pemerintah punya ruang fiskal yang lebih lega. Uang negara bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif tadi. Belum lagi efek ganda dari elektrifikasi transportasi ini. Industri baterai dalam negeri bisa terdongkrak, investasi mengalir, dan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih tercipta.

Karena itu, Martinus mendesak pemerintah untuk serius. Percepatan adopsi kendaraan listrik butuh kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU) yang masif, sampai penguatan ekosistem industri nasional.

“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih,” tegasnya.

“Ini adalah strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global.”

(NIA DEVIYANA)