DPR Pertanyakan Kesenjangan Data Lifting Migas antara SKK Migas dan Dua Menteri

Alfons menegaskan bahwa kurang tepat jika menyebut pernyataan Menteri ESDM sebagai kebohongan. Ia berargumen bahwa semua data yang disajikan telah menunjukkan kesesuaian dengan realitas di lapangan.

"Saya pikir kurang pas juga kalau kita bilang ada bapak kita yang mungkin perkataannya kurang pas, saya pikir tidak begitu, semua kan disajikan dan ditampilkan dengan angka-angka, memang sejalan kok," tutur dia.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela tapi mengajak kawan kawan marilah kita melihat ini secara objektif, bahwa memang betul ini momentum untuk yakinkan kita semua bahwa kita mampu meningkatkan lifting," lanjut Alfons.

Konteks Pernyataan Kontroversial Menkeu

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi bahan perdebatan ternyata disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada pekan sebelumnya. Saat itu, Purbaya memberikan penjelasan teknis yang gamblang mengenai sifat alami produksi migas dan pentingnya eksplorasi baru.

"Ini PNBP migas itu hampir pasti turun terus kalau kita nggak ada eksplorasi baru, karena nature dari reservoir itu pasti turun kalau sudah capai puncak pasti turun terus, nggak ada yang bisa naik. Jadi salah satu cara adalah mengundang investor baru domestik atau asing untuk lakukan eksplorasi minyak dan gas," kata Purbaya dalam rapat tersebut, Rabu (4/2).

Lebih lanjut, Purbaya secara implisit memperingatkan adanya upaya untuk menciptakan kesan peningkatan produksi tanpa disertai penemuan ladang baru. Pernyataannya inilah yang kemudian dikutip oleh Cornelis dalam rapat dengan SKK Migas.

"Kalau sekarang ya diputer-puter ya juga paling main-main istilah supaya kelihatan naik kan, tapi tanpa penemuan ladang minyak baru, tanpa eksplorasi baru, kita nggak akan bisa naikkan lifting dan lifting kita akan turun terus," ujar dia.

Perdebatan ini mengungkap kompleksitas pengelolaan data sektor strategis migas dan pentingnya komunikasi yang transparan serta konsisten antar lembaga pemerintah. Di tengah upaya meningkatkan investasi dan produksi, kejelasan informasi menjadi fondasi utama untuk pengawasan dan pembuatan kebijakan yang tepat.