Pemerintah Siapkan Aturan Khusus AI, Jamin Peran Manusia di Ruang Redaksi

“Disinformasi itu jadi pekerjaan rumah besar, bukan cuma buat Indonesia, tapi untuk seluruh dunia,” ucapnya.

Di sisi lain, Kementerian Komdigi tetap berkomitmen menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hanya saja, kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. “Prinsip pers kan bukan cuma memberi informasi, tapi juga melindungi masyarakat dari info yang tidak benar,” jelas Meutya.

Ia mengakui, banjir disinformasi bisa menggerogoti kepercayaan publik terhadap pers. Karena itulah, karya jurnalistik yang dihasilkan manusia perlu terus dijaga kualitas dan kredibilitasnya.

“Kita paham, pers bukan cuma soal kebebasan dan profesionalisme. Tapi juga soal keberlanjutan ekonomi dan etika di tengah banjir informasi ini,” sambungnya. “Kita siap diskusi untuk mencari formula terbaik, demi kehidupan pers yang sehat dan ekonomi yang baik.”

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat punya analogi yang menarik. Ia mengibaratkan situasi saat ini seperti banjir besar.

“Banyak lumpur dan air kotor yang muncul. Tapi pada akhirnya, orang akan tetap mencari air bersih untuk minum,” katanya.

Begitu pula dengan informasi. Meski masyarakat terlihat asyik dengan sensasi dan hiruk-pikuk media sosial, kebutuhan akan sumber berita yang terpercaya tak pernah hilang.

“Penelitian menunjukkan, saat ditanya sumber rujukan yang dicari, jawabannya tetap media mainstream,” pungkas Komaruddin. “Artinya, media arus utama masih jadi referensi utama mereka.”