Komnas HAM Terancam Deadlock, DPR Didorong Segera Isi Kursi Kosong

Merespons kondisi tersebut, muncul desakan agar pimpinan DPR segera menuntaskan proses pengangkatan anggota pengganti. Proses ini dinilai krusial bukan hanya untuk memenuhi kuota, tetapi lebih jauh untuk memperkuat kapasitas lembaga menghadapi kompleksitas isu HAM. Informasi yang beredar menyebutkan, Komisi III DPR telah mengusulkan nama calon pengganti kepada pimpinan DPR sejak Agustus lalu.

Pendapat senada disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komnas HAM periode yang sama, M. Ridha Saleh. Ia menekankan bahwa pengisian kekosongan ini adalah kebutuhan mendesak.

"Pengisian anggota Komnas HAM yang kosong, sangat dibutuhkan dalam memperkuat peran dan fungsi serta peran strategis Komnas Ham jika melihat dinamika dan tantangan isu dan fakta hak asasi manusia saat ini dan ke depan," ungkapnya.

Pentingnya Komposisi Penuh untuk Legitimasi dan Kinerja

Di balik wacana administratif, ada pertimbangan mendasar tentang legitimasi dan kelancaran tata kelola. Komposisi sembilan anggota dipandang sebagai prasyarat untuk memastikan keabsahan setiap proses paripurna dan mencegah potensi deadlock. Dengan tantangan hak asasi manusia yang terus berkembang, kehadiran anggota lengkap diharapkan dapat mengembalikan ritme kerja optimal lembaga negara yang memiliki peran vital ini. Tanpanya, bukan hanya kinerja internal yang terdampak, tetapi juga respons lembaga terhadap berbagai persoalan di masyarakat.