Mensos Gus Ipul Serukan Revitalisasi Gerakan Peduli Tetangga Pasca Tragedi Siswa SD di NTT

Untuk memastikan data tetap relevan, Kementerian Sosial mendorong partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat kini dapat mengecek status desil dan mengajukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos yang telah dilengkapi fitur DTSEN.

"Silakan cek. Kalau merasa tidak sesuai, bisa koreksi dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Nanti diverifikasi dan divalidasi," papar Gus Ipul.

Selain jalur formal melalui RT/RW hingga dinas sosial, Kemensos juga membuka kanal pelaporan seperti Command Center 171 serta layanan Whatsapp yang sedang difinalisasi. Langkah ini diharapkan dapat menampung masukan masyarakat lebih luas dan responsif.

Penanganan Kasus dan Evaluasi Program

Khusus terkait tragedi di NTT, tim Kemensos telah turun ke lapangan untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan guna memberikan pendampingan serta intervensi sosial yang diperlukan.

"Orang tuanya dalam catatan kami belum pernah menerima bansos. Neneknya pernah, tetapi kemudian terputus. Ini sedang kita periksa semuanya, sekaligus jadi momentum evaluasi," tutur Gus Ipul.

Menteri Sosial juga menegaskan komitmen program Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk menjangkau keluarga 'tak terlihat' dan berisiko putus sekolah. Program ini tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan aktif terhadap keluarga di Desil 1 dan 2.

"Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau sistem. Itu gagasan Presiden. Jadi tidak ada pendaftaran terbuka, tapi penjangkauan mereka yang berada di Desil 1 dan 2, didatangi, diajak dialog, dilakukan asesmen," ujarnya.

Proses penjangkauan melibatkan pendamping PKH, dinas sosial, dan BPS, dengan usulan yang ditetapkan secara berjenjang. Gus Ipul menegaskan komitmen untuk menjaga integritas program. "Arahan Presiden jelas, tidak boleh ada titipan, apalagi praktik suap-menyuap. Ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.

Data sebagai Cermin Keadilan Sosial

Menutup dialog, Gus Ipul menekankan bahwa pembenahan data sosial bukan sekadar urusan administratif atau deretan angka statistik. Esensinya jauh lebih dalam, menyangkut rasa keadilan dan jaminan perlindungan bagi warga yang paling membutuhkan.

"Jangan sampai data dipahami hanya deretan statistik. Di dalamnya ada keadilan. Ada perlindungan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bergerak bersama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan semangat peduli tetangga," pungkasnya.