Mensos Gus Ipul Serukan Revitalisasi Gerakan Peduli Tetangga Pasca Tragedi Siswa SD di NTT

MURIANETWORK.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerukan revitalisasi gerakan 'peduli tetangga' di tengah masyarakat dan pemerintah daerah. Ajakan ini disampaikan sebagai respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga karena orang tuanya tak mampu membeli perlengkapan sekolah. Gus Ipul menekankan pentingnya kepekaan sosial untuk mencegah keluarga yang mengalami kesulitan ekstrem luput dari perhatian lingkungan sekitarnya.

Ajakan Peduli Tetangga Pasca Tragedi NTT

Dialog dengan awak media berlangsung di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus ajakan kolektif. Suasana ruang dialog yang hangat tak menyurutkan pesan serius yang disampaikan.

"Kita turut berduka dan sungguh-sungguh prihatin. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada tetangga yang kesulitan, tapi kita tidak tahu. Ada keluarga-keluarga yang penderitaannya luput oleh kita," ungkap Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.

"Maka saya mengajak kita semua, baik pemerintah daerah dan masyarakat, ini saat yang baik di awal tahun kita memulai suatu gerakan peduli tetangga. Mari kita peduli kepada sekitar kita, jangan sampai luput dari perhatian kita jika ada keluarga-keluarga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan kita," imbuhnya.

Pusaran Data dan Tantangan Akurasi

Di balik tragedi tersebut, Gus Ipul melihat persoalan mendasar terkait akurasi data perlindungan sosial. Selama ini, data masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, menyebabkan intervensi pemerintah kerap tidak terintegrasi dan kurang tepat sasaran. Kondisi ini, menurutnya, menjadi fokus perbaikan utama.

"Dulu data kita belum akurat, sehingga intervensi kita juga belum akurat, belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu Presiden Prabowo sedari awal menjabat itu memerintahkan konsolidasi data," jelas Gus Ipul.

Upaya konsolidasi itu kini berpayung pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menjadi dasar penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengelolaan data diperkuat dan dimutakhirkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah secara berkala.

Namun, Gus Ipul mengakui bahwa pembenahan data bukan pekerjaan mudah mengingat dinamika kependudukan dan kondisi sosial-ekonomi yang berubah cepat. Setiap hari terjadi peristiwa yang dapat mengubah status kepantasan seseorang menerima bantuan.

"Ini baru pertama kalinya kita punya upaya data tunggal yang benar-benar kita konsolidasikan. Maka perlu kerja keras untuk data ini terus dimutakhirkan," tegasnya.

Mendorong Partisipasi Publik dalam Pemutakhiran Data

Untuk memastikan data tetap relevan, Kementerian Sosial mendorong partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat kini dapat mengecek status desil dan mengajukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos yang telah dilengkapi fitur DTSEN.

"Silakan cek. Kalau merasa tidak sesuai, bisa koreksi dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Nanti diverifikasi dan divalidasi," papar Gus Ipul.

Selain jalur formal melalui RT/RW hingga dinas sosial, Kemensos juga membuka kanal pelaporan seperti Command Center 171 serta layanan Whatsapp yang sedang difinalisasi. Langkah ini diharapkan dapat menampung masukan masyarakat lebih luas dan responsif.

Penanganan Kasus dan Evaluasi Program

Khusus terkait tragedi di NTT, tim Kemensos telah turun ke lapangan untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan guna memberikan pendampingan serta intervensi sosial yang diperlukan.

"Orang tuanya dalam catatan kami belum pernah menerima bansos. Neneknya pernah, tetapi kemudian terputus. Ini sedang kita periksa semuanya, sekaligus jadi momentum evaluasi," tutur Gus Ipul.

Menteri Sosial juga menegaskan komitmen program Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk menjangkau keluarga 'tak terlihat' dan berisiko putus sekolah. Program ini tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan melalui penjangkauan aktif terhadap keluarga di Desil 1 dan 2.

"Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau sistem. Itu gagasan Presiden. Jadi tidak ada pendaftaran terbuka, tapi penjangkauan mereka yang berada di Desil 1 dan 2, didatangi, diajak dialog, dilakukan asesmen," ujarnya.

Proses penjangkauan melibatkan pendamping PKH, dinas sosial, dan BPS, dengan usulan yang ditetapkan secara berjenjang. Gus Ipul menegaskan komitmen untuk menjaga integritas program. "Arahan Presiden jelas, tidak boleh ada titipan, apalagi praktik suap-menyuap. Ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan," tegasnya.

Data sebagai Cermin Keadilan Sosial

Menutup dialog, Gus Ipul menekankan bahwa pembenahan data sosial bukan sekadar urusan administratif atau deretan angka statistik. Esensinya jauh lebih dalam, menyangkut rasa keadilan dan jaminan perlindungan bagi warga yang paling membutuhkan.

"Jangan sampai data dipahami hanya deretan statistik. Di dalamnya ada keadilan. Ada perlindungan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bergerak bersama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan semangat peduli tetangga," pungkasnya.