Penyidik Riau Gali Ruh Hukum Baru dalam Forum Kolaboratif

Di Mapolda Riau, Sabtu lalu, suasana tampak berbeda. Ruangan dipenuhi ratusan penyidik yang berkumpul bukan untuk rapat biasa, melainkan sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang cukup penting. Tujuannya jelas: menyamakan persepsi soal implementasi dua undang-undang baru, KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Forum ini digelar agar para penyidik tak sekadar hafal pasal, tapi benar-benar menyelami "ruh" dari perubahan hukum besar ini.

Acara dibuka langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan. Di sampingnya, hadir Wakapolda Brigjen Pol Hengki Haryadi, Irwasda, Kabid Humas, dan segenap pejabat utama. Namun yang menarik, forum ini menghadirkan narasumber yang benar-benar mengerti akar rumput perubahan hukum tersebut: Prof. Harkristuti Harkrisnowo, guru besar dan pakar hukum pidana yang juga salah satu tokoh kunci perumus KUHP nasional.

Tak hanya beliau, dunia peradilan juga diwakili oleh sejumlah tokoh penting. Sebut saja Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, YM Dr. Primharyadi, dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya langkah kolaborasi ini.

Dalam sambutannya, Kapolda Herry Heryawan langsung menekankan bahwa ini bukan sekadar ganti buku aturan. Menurutnya, Indonesia sedang melakukan lompatan besar: meninggalkan warisan hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang modern dan konstitusional. Sebuah restrukturisasi paradigma, begitu istilah yang ia gunakan.

Ucap Herry di hadapan para penyidik. Gayanya lebih mirip seorang pengajar ketimbang panglima. Bahkan ia mengutip teori dialektika Hegel, tentang perlunya dialog antara tesa dan antitesa untuk mencapai sintesa yang relevan. Poinnya, ia ingin anak buahnya tak terjebak pada pemahaman tekstual semata.