Ketua Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah: Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Harus Tuntas, Bukan Sekadar Tambal Sulam

Di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, suasana terasa cukup tegang. Lasarus, sang ketua, dengan suara lantang mengingatkan pemerintah soal satu hal: perbaikan infrastruktur pascabencana di Sumatera harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Menurutnya, cara kerja yang asal-asalan justru berpotensi memicu bencana baru di kemudian hari.

Peringatan itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama para mitra kerja komisinya, Selasa lalu. Fokus utamanya jelas: perbaikan jalan dan jembatan yang rusak tak bisa berdiri sendiri. Itu harus dibarengi dengan penataan lingkungan sekitarnya. Kalau tidak, ya percuma.

"Pak Menteri, kalau jalannya rusak, kita perbaiki jalannya, perbaiki jembatannya, tapi lingkungan jalan dan lingkungan jembatan itu berada, itu kapan pun bisa merusak jalan itu kembali kalau tidak ditangani," tegas Lasarus.

"Oleh karenanya, penanganan ini bukan perkara gampang, Pak. Jadi jalannya rusak bukan jalannya saja diperbaiki. Masih ada kemungkinan longsor di sekitarnya," sambungnya.

Tak cuma soal jalan. Lasarus juga menyoroti kondisi sungai-sungai di wilayah terdampak yang parah. Dia bilang, banyak yang sudah mengalami pendangkalan ekstrem. Akibatnya, air jadi liar, mengalir ke mana-mana dan mengancam infrastruktur di sekelilingnya.

"Kemudian sungai, saya sendiri sudah pergi ke sana. Sungai yang jembatannya 100 meter lebih itu sudah tidak ada lagi sungainya, Pak. Sudah rata dengan permukaan tanah. Air mengalir ke mana-mana," paparnya dengan nada prihatin.

Karena itulah, dia mendesak agar penanganan dilakukan secara komprehensif. Dengan perencanaan yang matang dan terukur, pemerintah bisa punya peta yang jelas baik dari sisi waktu maupun anggaran yang dibutuhkan.

"Kalau hanya diperbaiki jembatannya saja, terus aluran sungainya bagaimana? Alur sungai ini harus diarahkan, Pak. Kalau alur air ini tidak diarahkan, dia akan merusak ke mana-mana tempat," jelas dia.

"Tentu penanganan ini harus secara komprehensif, terencana, dan tentunya juga kami dari Komisi V ini memastikan segalanya terukur. Kalau segalanya terukur, kita bisa ukur dari sisi waktu, kita bisa ukur dari sisi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan," tambah Lasarus.

Di sisi lain, ada satu hal lagi yang dia tekankan: pemeliharaan. Pemerintah dinilainya tak boleh abai merawat infrastruktur yang sudah berdiri. Sebab, menangani bencana tanpa diimbangi perawatan rutin sama saja menyiapkan masalah baru. Infrastruktur yang telantar lama-lama bisa jadi sumber bencana sendiri.

"Karena kita bukan hanya "ngurus" bencana saja, Pak Menteri. Di sisi lain akan timbul bencana baru kalau posisi, kondisi infrastruktur kita yang ada ini tidak kita pertahankan," tutupnya.