Indonesia Tegaskan Peran di Dewan Perdamaian Gaza: Bukan untuk Bertempur

Indonesia akhirnya memutuskan untuk ambil bagian dalam Dewan Perdamaian Gaza, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden AS, Donald Trump. Langkah ini langsung memantik beragam reaksi dan pertanyaan. Lantas, apa sebenarnya peran kita di sana?

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, dengan tegas memberikan penjelasan. Intinya, keikutsertaan Indonesia sama sekali bukan untuk terjun dalam pertempuran.

“Kita di sana utamanya lebih menjaga perdamaian. Jadi tidak untuk ikut bertempur,”

Ucap Utut di Senayan, Senin lalu. Suasana di kompleks parlemen tampak ramai seperti biasa, namun pernyataannya berusaha memberikan kejelasan atas kebijakan luar negeri yang cukup mengejutkan publik ini.

Menurut Utut, langkah ini punya dasar konstitusional yang kuat. Ia merujuk pada UUD 1945, khususnya tentang komitmen Indonesia dalam ikut menjaga ketertiban dunia. Prinsip itu, katanya, menjadi landasan utama.

Namun begitu, ada satu poin yang ia garisbawahi berulang kali: tidak ada pengiriman pasukan untuk bertempur. Meskipun nantinya komando misi secara teknis dipimpin oleh seorang jenderal dari Amerika Serikat, Indonesia tetap akan mengirimkan kontingen terbaiknya.

“Walaupun nanti lead-nya salah satu jenderal dari US, kita juga berharap kita akan mengirimkan jenderal terbaik kita di sana dan pasukan terbaik tempur kita tetapi tidak untuk ikut bertempur,”

Jelasnya. Ia kemudian menyambung,

“Tadi kita underline, kita tidak untuk bertempur tetapi lebih untuk menjaga perdamaian.”

Di sisi lain, persoalan pembiayaan juga mengemuka. Isu tentang iuran yang harus dibayar sebagai anggota dewan mulai beredar. Menanggapi hal ini, Utut mengaku bahwa hingga detik ini, belum ada alokasi dana khusus dalam APBN untuk misi tersebut.

“Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu diketok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika diketok Rp 187,1 triliun, tentu tidak ada itu,”

Katanya merinci. Tapi ia tak menutup kemungkinan untuk mencari sumber pembiayaan lain di kemudian hari.

“Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional. Dan tentu di dunia yang saling mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia.”

Jadi, meski komandonya ada di tangan AS, Indonesia berkeras untuk tetap pada jalur misi perdamaian. Soal biaya, masih dicari celahnya. Yang jelas, langkah ini diharapkan bukan sekadar euforia diplomatik, tapi benar-benar membawa manfaat, baik untuk nama bangsa di kancah global maupun untuk rakyat di dalam negeri.