Tito Karnavian Resmikan Huntara di Agam, Desak Daerah Percepat Data Korban

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, suasana pagi Sabtu (24/1) kemarin cukup berbeda. Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, hadir untuk meresmikan Hunian Sementara atau Huntara Kayu Pasak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis memindahkan para pengungsi ke tempat yang lebih layak, jauh dari tenda-tenda darurat yang selama ini mereka tempati.

Tito tak segan memberikan apresiasi. Ia melihat kerja cepat dari BNPB, yang didukung penuh oleh TNI serta pemerintah provinsi dan kabupaten setempat, patut diacungi jempol. Menurutnya, huntara ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah solusi sementara yang sangat krusial untuk mengurangi kepadatan di lokasi pengungsian.

"Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi," ujar Tito.

"Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat," tambahnya dalam keterangan pers.

Nah, terkait kerusakan rumah itu, pemerintah ternyata sudah menyiapkan beberapa skema bantuan. Rumah yang rusak ringan bakal dapat stimulan Rp 15 juta. Untuk kerusakan sedang, angkanya naik jadi Rp 30 juta. Sementara warga yang rumahnya rusak berat atau bahkan hilang, akan disiapkan hunian tetap atau huntap. Sambil menunggu huntap selesai, mereka bisa tinggal di huntara ini, atau memilih mengungsi ke rumah keluarga. Ada juga opsi menyewa rumah, dengan bantuan Dana Tunggu Hunian dari BNPB.

Di sisi lain, proses pendataan korban bencana di tiga provinsi terdampak Sumbar, Sumut, dan Aceh telah dilakukan oleh BPS. Tito mendesak, begitu validasi selesai, bantuan harus segera dicairkan. Tidak boleh ada penundaan.

"Jadi kalau sudah validasi segera dibayarkan (bantuan dananya), supaya (warga di) pengungsian jauh berkurang," tegasnya.

"Dan kemudian, di luar itu tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, nah ini yang saya kejar-kejar, saya sudah zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data," ucap Tito lagi, menekankan poin penting tersebut.

Tak berhenti di situ. Bantuan lain juga mengalir dari Kementerian Sosial. Ada uang untuk beli perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, plus bantuan lauk-pauk sebesar Rp 15 ribu per orang per harinya. Soal siapa yang berhak menerima, wewenangnya diserahkan sepenuhnya ke bupati dan wali kota setempat yang lebih paham kondisi lapangan.

"(Tadi) ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tapi sawahnya habis. Maka ini diberikan uang stimulan 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian," jelas Tito memberi contoh.

Ya, pemulihan ekonomi memang jadi perhatian lain. Kementerian Pertanian akan menjalankan program revitalisasi sawah di tiga provinsi itu. Selain itu, keluarga yang ekonominya terpuruk pascabencana bisa diintegrasikan ke Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapat bantuan sosial rutin.

Namun begitu, semua program bagus itu bisa mandek kalau datanya lambat. Tito menekankan, kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah adalah kunci mutlak. Ia minta bupati dan wali kota tak perlu menunggu pendataan seratus persen selesai. Data bisa dikirim secara bertahap ke gubernur, lalu diteruskan ke Kemensos dan Satgas.

"Nanti (data tersebut) kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan," tegasnya.

Lebih lanjut, Tito bersikap tegas. Daerah yang telat menyerahkan data hingga batas waktu nanti, namanya akan diumumkan. Ini dilakukan demi akuntabilitas dan mendorong percepatan penyaluran bantuan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kita," tandasnya menutup pernyataan.

Acara peresmian huntara di Agam itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menangani pemulihan pascabencana ini.