Dari Ibu Kota Politik Menuju Polis: Tantangan Sejati IKN

Di Indonesia pun begitu. Jakarta awalnya kota administratif kolonial. Yogyakarta tumbuh dari pusat kesultanan. Bandung dan Bogor juga melesat setelah difungsikan mendukung pemerintahan. Jadi, fungsi politik itu bukan anomali. Ia pemicu klasik pembentukan kota.

Tapi sejarah juga memberikan peringatan. Tidak semua embrio itu sukses berkembang. Brasília, misalnya, kerap dikritik sebagai kota yang megah secara simbol namun terfragmentasi secara sosial. Canberra lama dicap sebagai "kota birokrat" yang sepi di akhir pekan.

Di sinilah pelajaran berharga untuk IKN. Status ibu kota politik hanyalah awal, bukan jaminan kesuksesan. Risiko menjadi "kota hantu" bukan terletak pada statusnya, tapi pada kegagalan mengubah fungsi politik itu menjadi katalis bagi kehidupan yang lebih luas sosial, ekonomi, budaya.

Menuju Polis: Tiga Prasyarat

Lantas, bagaimana mendorong IKN bertumbuh menjadi polis? Setidaknya ada tiga hal krusial.

Pertama, diversifikasi ekonomi. IKN tidak boleh bergantung pada belanja negara dan ASN saja. Ekonomi berbasis riset, pendidikan tinggi, industri hijau, dan sektor kreatif harus jadi prioritas. Kota yang cuma mengandalkan satu sektor, apalagi administrasi, sangat rentan mandek. Kota yang berkelanjutan butuh basis ekonomi beragam, yang menciptakan lapangan kerja di luar pemerintah.

Kedua, ruang hidup yang inklusif. Fokusnya harus pada hunian terjangkau, transportasi publik yang nyaman, dan ruang publik yang mengundang interaksi. Kota yang hidup diukur dari ramainya trotoar, pasar, dan taman bukan hanya dari kemegahan istana. Pendekatan kota yang berpusat pada manusia menekankan bahwa kualitas hidup warganya adalah ukuran sejati.

Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting: membuka ruang partisipasi warga sejak dini. Polis lahir dari rasa memiliki. Jika IKN terus dibangun secara top-down, ia akan selamanya jadi "kota proyek". Keterlibatan komunitas, kampus, dan inisiatif sipil mutlak diperlukan untuk menciptakan dinamika sosial yang otentik. Partisipasi bukan penghambat, melainkan fondasi legitimasi dan keberlanjutan kota itu sendiri.

Pada akhirnya, IKN punya potensi jadi laboratorium tata kelola kota baru di Indonesia. Desainnya yang masih cair memberi kesempatan langka untuk menghindari kesalahan kota-kota lain yang tumbuh tak terkendali dan timpang.

Oleh karena itu, perdebatan seharusnya bergeser. Dari sekadar mempersoalkan status, menuju hal yang lebih substantif: bagaimana membangun fondasi untuk sebuah polis Indonesia yang baru.

Marselinus Nirwan Luru. Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Trisakti.