Jalur Sutra Abad 21: Bagaimana Rantai Pasok BRI Mengukir Kedaulatan Baru Tiongkok

Sebenarnya, BRI tidak dirancang untuk menjungkirbalikkan dominasi AS dalam waktu singkat. Tetapi kehadirannya punya potensi menggerus pengaruh AS dan sekutunya secara perlahan, lewat cara yang kumulatif dan struktural. Caranya? Melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran yang persuasif.

Proyek-proyek ini cenderung mengikat negara penerima lewat kontrak, akses pasar, bahkan kewajiban fiskal. Ketergantungan ekonomi semacam inilah yang memperkuat leverage Tiongkok sebuah pengaruh ekonomi-politik non-militer yang bisa sangat signifikan dalam membentuk kebijakan dan orientasi diplomatik suatu negara.

Jadi, dalam skema ini, terciptalah kekuatan struktural yang mengusik hegemoni AS. Selama ini, hegemoni AS bertumpu pada keunggulan maritim dan jaringan aliansi militernya yang global. Sementara Tiongkok membangun jaringan lain: rantai pasok ekonomi dan logistik pelabuhan, rel kereta, bandara, pusat data yang bisa mengurangi ketergantungan negara-negara pada infrastruktur berbasis Barat.

Meski begitu, infrastruktur Tiongkok ini belum sepenuhnya bisa menggantikan "jaminan" keamanan yang masih diberikan oleh Barat. Akibatnya, terciptalah semacam pembagian peran: hegemoni ekonomi dipegang Tiongkok melalui rantai pasok yang mengikat, sementara dominasi militer tetap di tangan AS. Hasilnya adalah multipolaritas, di mana kedua kekuatan saling berhadapan di lapangan geopolitik.

Intinya, BRI adalah alat perluasan pengaruh yang bersifat "quasi-sovereign". Tiongkok tidak menguasai wilayah secara formal, tetapi menguasai aturan main, aliran jaringan, dan menciptakan dependensi. Inilah bentuk "kedaulatan baru" di era disrupsi bukan kolonialisme gaya baru, melainkan perluasan kapasitas negara yang efeknya mirip kedaulatan terbatas secara ekonomi.

Noam Chomsky, akademisi AS, punya pandangan menarik soal ini. Dalam bukunya "Who Rules the World", ia menyebut kehadiran Tiongkok dengan BRI adalah tanda pergeseran menuju multipolaritas. Ia menjadi kekuatan penyeimbang baru pasca runtuhnya Blok Timur.

Nah, perang tarif yang terjadi seringkali memicu pola balas-membalas. Ritme perdagangan internasional jadi terganggu, rantai pasok kacau, dan pasar terfragmentasi. Dampak terburuknya? Biaya hidup konsumen membengkak dan volatilitas di pasar saham meningkat.

Contoh nyatanya bisa dilihat ketika Beijing membatalkan pesanan sejumlah pesawat Boeing sebagai balasan atas tarif dari Washington. Implikasinya merembet ke mana-mana, mendisrupsi seluruh jaringan rantai pasok produsen pesawat mulai dari pemasok bahan baku hingga suku cadang. Ancaman PHK besar-besaran pun mengintai.

Apple juga tak mau ambil risiko. Mereka mulai memindahkan sebagian produksinya dari Tiongkok ke India untuk menghindari tarif dan ketegangan geopolitik. Meski begitu, menurut Bloomberg, Apple masih mempertahankan pabriknya di Tiongkok. Sekitar 20% produksinya sekarang sudah dialihkan ke India.

Semua ini sejalan dengan tesis Chomsky. Kekuatan dunia kini dibentuk oleh negara yang mampu menciptakan jaringan rantai pasok yang determinatif itulah "kedaulatan baru" yang sesungguhnya, jauh lebih nyata daripada sekadar legitimasi normatif.

Sukarijanto. Pemerhati Kebijakan Publik dan Peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship, & Leadership.