Jalur Sutra Abad 21: Bagaimana Rantai Pasok BRI Mengukir Kedaulatan Baru Tiongkok

Pada 2013, saat Xi Jinping pertama kali mengumandangkan Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI), dunia seolah terhenyak. Di hadapan mereka tergambar sebuah proyek infrastruktur yang begitu besar dan ambisius mungkin yang terbesar di abad ke-21 ini.

Gagasan yang kerap disebut One Belt-One Road (OBOR) itu sendiri lahir di Kazakhstan. Saat berkunjung ke Universitas Nazarbayev, September 2013, Xi berbicara tentang menghidupkan kembali romantisme Jalur Sutra kuno. Itu adalah jaringan perdagangan legendaris yang dulu membentang dari Tiongkok, melintasi Eurasia, sampai ke Afrika.

Kalau kita tilik sejarah, jejak itu memang nyata. Para saudagar Tiongkok zaman dulu membawa teh, sutra, dan porselen ke luar negeri. Pulangnya, mereka membawa rempah, permadani, serta barang-barang berharga lainnya. Nah, kini, setelah lebih dari 2.100 tahun, Tiongkok ingin membangkitkan lagi rute itu tentu dengan bungkus yang sangat berbeda: sebuah kerangka ekonomi-politik di era modern.

Memang, perdagangan global sekarang sudah berubah total. Bukan cuma soal barang yang keluar-masuk perbatasan. Semuanya kini berputar di sekitar jaringan rantai pasok yang rumit, yang tak cuma mendatangkan keuntungan ekonomi, tapi juga pengaruh politik. Di tengah era yang serba terdisrupsi ini, tantangan besarnya adalah bagaimana mendistribusikan barang dan jasa secara efisien, sambil sekaligus membangun pengaruh di sepanjang jalur logistik tersebut.

Di sinilah Tiongkok tampil dengan percaya diri. Sebagai kekuatan ekonomi yang terus meroket, Negeri Tirai Bambu itu punya ambisi geopolitik yang jelas. Mereka tak cuma bicara, tetapi benar-benar merealisasikan mimpi menghidupkan kembali Jalur Sutra dengan wajah baru.

Ambisi itu ditegaskan lagi oleh Xi Jinping tak lama kemudian, saat ia berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2013. Ia menyebutkan pembangunan "Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21", sebuah sinyal kuat bahwa Tiongkok serius merangkul negara-negara Asia Tenggara. Dari sana, jaringan ini disambung ke Asia Timur dan Eropa lewat berbagai proyek infrastruktur fisik.

Hasilnya? Cukup mencengangkan. Hingga kini, 151 negara dan 32 organisasi internasional sudah menandatangani kesepakatan dalam kerangka BRI. Menurut kantor berita Xinhua dan harian China Daily, investasi yang digelontorkan lewat proyek ini telah menembus angka USD 1 triliun. Mereka juga klaim proyek ini menciptakan hampir 500.000 lapangan kerja dan membantu sekitar 40 juta orang keluar dari kemiskinan di sepanjang jalur sutera.

Namun begitu, di balik narasi pembangunan bersama itu, ada permainan geopolitik yang halus. Beijing, misalnya, menggunakan wacana "Indo-Pasifik" sebagai tantangan terselubung terhadap hegemoni Amerika Serikat. Tiongkok lebih suka mengemasnya dengan bahasa yang lebih halus, seperti "Asia-Pasifik dan Komunitas Masa Depan Bersama", yang intinya ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan yang dinamis ini.

Pada dasarnya, BRI adalah instrumen strategis. Ia menempatkan Tiongkok sebagai arsitek utama jalur sutera modern, memperluas semacam "kedaulatan fungsional" dalam konteks geopolitik hari ini. Bisa dibilang, ini adalah mekanisme kapitalisme negara untuk memperluas sphere of influence dan membangun jaringan ketergantungan ekonomi global.

Dualisme hegemoni antara Tiongkok dan AS pun memicu percikan di berbagai medan. Konflik dagang, misalnya, memuncak dalam bentuk perang tarif yang sengit. Kedua negara saling menaikkan tarif, menyentuh nilai sekitar USD 450 miliar dalam arus perdagangan mereka.

Perang dagang ini sendiri mulai berkecamuk pertengahan 2018. Pemicunya adalah defisit neraca dagang AS yang membengkak, di mana impor dari Tiongkok jauh lebih besar ketimbang ekspor AS ke sana. Ketidakpuasan ini yang kemudian diekspresikan oleh pemerintahan Trump, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga merambah ke politik dan keamanan.

Rantai Pasok sebagai Leverage Geopolitik

Sebenarnya, BRI tidak dirancang untuk menjungkirbalikkan dominasi AS dalam waktu singkat. Tetapi kehadirannya punya potensi menggerus pengaruh AS dan sekutunya secara perlahan, lewat cara yang kumulatif dan struktural. Caranya? Melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran yang persuasif.

Proyek-proyek ini cenderung mengikat negara penerima lewat kontrak, akses pasar, bahkan kewajiban fiskal. Ketergantungan ekonomi semacam inilah yang memperkuat leverage Tiongkok sebuah pengaruh ekonomi-politik non-militer yang bisa sangat signifikan dalam membentuk kebijakan dan orientasi diplomatik suatu negara.

Jadi, dalam skema ini, terciptalah kekuatan struktural yang mengusik hegemoni AS. Selama ini, hegemoni AS bertumpu pada keunggulan maritim dan jaringan aliansi militernya yang global. Sementara Tiongkok membangun jaringan lain: rantai pasok ekonomi dan logistik pelabuhan, rel kereta, bandara, pusat data yang bisa mengurangi ketergantungan negara-negara pada infrastruktur berbasis Barat.

Meski begitu, infrastruktur Tiongkok ini belum sepenuhnya bisa menggantikan "jaminan" keamanan yang masih diberikan oleh Barat. Akibatnya, terciptalah semacam pembagian peran: hegemoni ekonomi dipegang Tiongkok melalui rantai pasok yang mengikat, sementara dominasi militer tetap di tangan AS. Hasilnya adalah multipolaritas, di mana kedua kekuatan saling berhadapan di lapangan geopolitik.

Intinya, BRI adalah alat perluasan pengaruh yang bersifat "quasi-sovereign". Tiongkok tidak menguasai wilayah secara formal, tetapi menguasai aturan main, aliran jaringan, dan menciptakan dependensi. Inilah bentuk "kedaulatan baru" di era disrupsi bukan kolonialisme gaya baru, melainkan perluasan kapasitas negara yang efeknya mirip kedaulatan terbatas secara ekonomi.

Noam Chomsky, akademisi AS, punya pandangan menarik soal ini. Dalam bukunya "Who Rules the World", ia menyebut kehadiran Tiongkok dengan BRI adalah tanda pergeseran menuju multipolaritas. Ia menjadi kekuatan penyeimbang baru pasca runtuhnya Blok Timur.

Chomsky juga menambahkan bahwa hegemoni global bergeser ketika suatu negara mampu mengontrol jalur perdagangan, menjadi sumber pembiayaan global, dan membangun infrastruktur geopolitik. BRI memenuhi ketiga parameter itu, sehingga secara struktural bisa dilihat sebagai tantangan langsung terhadap hegemoni AS.

Nah, perang tarif yang terjadi seringkali memicu pola balas-membalas. Ritme perdagangan internasional jadi terganggu, rantai pasok kacau, dan pasar terfragmentasi. Dampak terburuknya? Biaya hidup konsumen membengkak dan volatilitas di pasar saham meningkat.

Contoh nyatanya bisa dilihat ketika Beijing membatalkan pesanan sejumlah pesawat Boeing sebagai balasan atas tarif dari Washington. Implikasinya merembet ke mana-mana, mendisrupsi seluruh jaringan rantai pasok produsen pesawat mulai dari pemasok bahan baku hingga suku cadang. Ancaman PHK besar-besaran pun mengintai.

Apple juga tak mau ambil risiko. Mereka mulai memindahkan sebagian produksinya dari Tiongkok ke India untuk menghindari tarif dan ketegangan geopolitik. Meski begitu, menurut Bloomberg, Apple masih mempertahankan pabriknya di Tiongkok. Sekitar 20% produksinya sekarang sudah dialihkan ke India.

Semua ini sejalan dengan tesis Chomsky. Kekuatan dunia kini dibentuk oleh negara yang mampu menciptakan jaringan rantai pasok yang determinatif itulah "kedaulatan baru" yang sesungguhnya, jauh lebih nyata daripada sekadar legitimasi normatif.

Sukarijanto. Pemerhati Kebijakan Publik dan Peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship, & Leadership.