Huntara Batang Anai Tembus 90 Persen dalam Delapan Hari, DPR Apresiasi Kecepatan BUMN

Angin masih terasa lembap di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, ketika rombongan Komisi VI DPR RI tiba untuk mengecek langsung pembangunan hunian sementara. Kunjungan kerja spesifik ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, dengan satu misi utama: memastikan rumah-rumah bagi korban banjir bandang benar-benar berdiri.

Di lokasi, Project Manager Nindya Karya, Syafriwal, menjelaskan bahwa proyek ini adalah wujud nyata instruksi Presiden Prabowo Subianto. Negara harus hadir cepat. "Ini tindak lanjut langsung agar korban segera dapat hunian layak," ujarnya. Pengerjaannya tak sendiri; Nindya Karya sebagai kontraktor utama dibantu sejumlah BUMN seperti Semen Indonesia Group, MIND ID, Pegadaian, Pertamina, dengan dukungan PLN dan Telkom.

Kabarnya, di Batang Anai ini sudah ada 40 unit huntara. Yang mencengangkan, progresnya mencapai 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Targetnya selesai 24 Januari 2026. "Luar biasa cepat," begitu kira-kira komentar banyak yang melihat. Namun begitu, pembangunan serupa juga berjalan di dua kabupaten lain: Agam dan Tanah Datar.

Di Agam, tepatnya di Linggai Duo Koto, 20 unit sudah 70 persen. Lokasi lain, Bancah, 35 unit masih tahap awal dengan progres sekitar 15 persen. Sementara di Tanah Datar, 28 unit huntara di Malalo dilaporkan sudah 60 persen pengerjaannya.

Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Azis, tak bisa menyembunyikan apresiasinya. Ia mengaku proyek ini jauh melampaui ekspektasi. Dari perkiraan dua pekan, nyaris rampung dalam delapan hari. Fasilitas pendukung seperti lapangan mini soccer, balai pertemuan, dan area bermain anak jadi nilai tambah yang ia soroti.

"Terima kasih Pak Andre Rosiade, terima kasih Danantara dan Nindya Karya. Ini di luar target dan ekspektasi kami. Saya kira dua minggu baru selesai, ternyata delapan hari sudah hampir rampung, ditambah fasilitas mini soccer, balai pertemuan, dan playground untuk anak-anak,"

kata John dalam keterangannya, Kamis lalu.

Andre Rosiade sendiri menegaskan, kunjungan ini intinya untuk memastikan mandat presiden benar-benar jalan di lapangan. Kecepatan Nindya Karya, menurutnya, adalah cermin transformasi BUMN yang kini lebih lincah melayani.

"Kami mendengar langsung laporan di lapangan. Di Batang Anai progresnya sudah 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,"

tegas Andre.

Ia menambahkan, huntara ini bukan cuma soal atap dan dinding. Tapi juga kualitas hidup. Fasilitas sosial yang disiapkan punya peran penting untuk pemulihan psikososial warga pascabencana. Di sisi lain, Komisi VI akan terus mengawal. Masih dibutuhkan sekitar 500 unit lagi untuk beberapa kabupaten seperti Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Lima Puluh Kota.

Managing Director Danantara, Rohan Hafas, memberi gambaran lebih luas. Secara nasional, mereka bersama BUMN sudah membangun 1.275 unit huntara. Yang terbesar di Aceh Tamiang, mencapai 600 unit dalam satu kawasan. "Untuk Sumbar, kami akan lanjutkan sesuai kebutuhan dan mulai bahas rencana hunian tetap," jelas Rohan.

Apresiasi juga datang dari anggota Komisi VI, Kawendra Lukistian. Baginya, ini proyek fisik sekaligus pemulihan harapan. Kecepatan pengerjaan delapan hari itu ia sebut sebagai standar baru BUMN yang responsif. "Yang paling penting sisi kemanusiaannya. Warga dapat rumah, juga ruang untuk bersosialisasi," ujar Kawendra.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, turut menyoroti sinergi yang terjalin. Menurutnya, huntara ini memberi lebih dari sekadar tempat berteduh. Tapi juga rasa aman, nyaman, dan perhatian pada kondisi psikologis korban. Ia berharap pembangunan di Agam dan Tanah Datar segera tuntas dengan kualitas sama.

Kunjungan itu sendiri diikuti anggota dari berbagai fraksi. Hadir pula Wakil Gubernur, Bupati, serta jajaran BUMN pelaksana. Secara keseluruhan, kunjungan ini bukan sekadar ritual pengawasan. Tapi bukti konkret kolaborasi negara untuk solusi yang cepat, layak, dan manusiawi bagi mereka yang terdampak.