Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, pemerintah tak akan ikut campur dalam urusan internal keluarga Keraton Solo. Namun begitu, ada satu hal yang membuat Kemenbud tak bisa sepenuhnya lepas tangan: status keraton sebagai cagar budaya yang menggunakan anggaran negara.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Rabu (21/1), Fadli Zon memaparkan posisi pemerintah. "Kita intervensi terutama untuk cagar budayanya," ujarnya. "Tapi bukan urusan internal keraton. Kita berusaha maksimal sesuai aturan, bekerja sama dengan Pemprov dan Pemkot Surakarta."
Di sisi lain, Kemenbud merasa perlu menunjuk seorang penanggung jawab untuk kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan itu. Pilihannya jatuh pada Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan.
Alasannya?
Fadli Zon menyebut Tedjowulan adalah sosok senior. "Kami menunjuk beliau yang kebetulan sebelumnya ikut di sana, untuk memfasilitasi musyawarah keluarga," jelasnya.
"Jadi keputusan akhir tetap lewat musyawarah keluarga. Beliau kita anggap bisa jadi fasilitator dan bersedia menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat."
Nah, soal anggaran ini yang jadi titik tekannya. Menurut Menbud, selama ini hibah untuk keraton baik dari APBD Kota Solo, provinsi, maupun APBN diterima oleh perorangan. Ke depan, harus ada pertanggungjawaban yang lebih jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Itulah pertimbangan utama di balik langkah penunjukan ini.
Artikel Terkait
Burung Hantu Tewas Ditembak, Wanita di Belu Terancam Pasal Penganiayaan Hewan
Trump Tegaskan Tak Akan Pakai Kekerasan untuk Greenland, Tawarkan Mediasi Ukraina di Davos
Wakil Ketua Komisi VI Desak PLN Bantu Proyek Listrik Desa yang Mandek di Dharmasraya
Andre Rosiade Desak PLN: Gardu Induk Ujung Gading Kunci Hidupkan Pelabuhan Tapang