Fadli Zon Tunjuk Penanggung Jawab Keraton Solo, Satu Kubu Menolak

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, pemerintah tak akan ikut campur dalam urusan internal keluarga Keraton Solo. Namun begitu, ada satu hal yang membuat Kemenbud tak bisa sepenuhnya lepas tangan: status keraton sebagai cagar budaya yang menggunakan anggaran negara.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Rabu (21/1), Fadli Zon memaparkan posisi pemerintah. "Kita intervensi terutama untuk cagar budayanya," ujarnya. "Tapi bukan urusan internal keraton. Kita berusaha maksimal sesuai aturan, bekerja sama dengan Pemprov dan Pemkot Surakarta."

Di sisi lain, Kemenbud merasa perlu menunjuk seorang penanggung jawab untuk kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan itu. Pilihannya jatuh pada Kanjeng Gusti Panembahan Agung (KGPA) Tedjowulan.

Alasannya?

Fadli Zon menyebut Tedjowulan adalah sosok senior. "Kami menunjuk beliau yang kebetulan sebelumnya ikut di sana, untuk memfasilitasi musyawarah keluarga," jelasnya.

"Jadi keputusan akhir tetap lewat musyawarah keluarga. Beliau kita anggap bisa jadi fasilitator dan bersedia menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat."

Nah, soal anggaran ini yang jadi titik tekannya. Menurut Menbud, selama ini hibah untuk keraton baik dari APBD Kota Solo, provinsi, maupun APBN diterima oleh perorangan. Ke depan, harus ada pertanggungjawaban yang lebih jelas atas penggunaan dana hibah tersebut. Itulah pertimbangan utama di balik langkah penunjukan ini.

Tapi rupanya, keputusan itu tak diterima begitu saja oleh salah satu kubu di keraton.

Kubu Paku Buwono XIV Purbaya, melalui Sasana Wilapa, menyatakan penolakan keras. GKR Panembahan Timoer Rumbay, yang mewakili, menyebut mereka telah mengirim surat keberatan resmi.

"Surat kami layangkan ke Kementerian Kebudayaan, dengan tembusan ke Presiden RI," kata Rumbay di Keraton Solo, Minggu (18/1).

Dia merasa prosesnya tak adil. "Kami melihat ketidakadilan dalam keputusan Menteri Kebudayaan ini."

Menurutnya, alasan penolakan sederhana: tidak ada komunikasi sama sekali dengan pihak mereka sebelum penunjukan itu diumumkan. Mereka merasa dikesampingkan.

Jadi, polemik ini masih berlanjut. Pemerintah berdalih pada aspek pertanggungjawaban keuangan negara, sementara satu pihak di internal keraton merasa langkah itu justru mengabaikan mereka. Jalan tengahnya masih dicari.