Di sisi lain, peran penerbangan sangat vital. Ia bukan sekadar bisnis, tapi juga penggerak ekonomi, pariwisata, dan distribusi barang. Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur, pesawat adalah kebutuhan primer. Bukan pilihan.
"Ketika tiket mahal, maka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut terhambat,"
tegas Saadiah. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tarif batas atas dan bawah. Evaluasi menyeluruh terhadap beban fiskal yang membebani maskapai domestik juga dinilai mendesak.
Sebagai penutup, Saadiah berharap ada langkah konkret yang segera diambil. Ia mendorong agar harga tiket bisa lebih terjangkau dan berpihak pada kepentingan publik.
"Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,"
pungkasnya. Harapannya jelas: penerbangan dalam negeri harus kembali menjadi jembatan pemersatu, bukan penghalang yang mahal.
Artikel Terkait
KPK Panggil Pejabat Dinkes Lampung Tengah, Bongkar Modus Fee Proyek Bupati Nonaktif
Saksi Kunci Kasus Ijon Rp 9,5 Miliar Bupati Bekasi Diperiksa KPK
APBD DKI 2025 Cetak Surplus Rp 3,89 Triliun, Pramono: Fondasi Fiskal Kuat
Vonis Seumur Hidup untuk Pembunuh Shinzo Abe Akhirnya Dijatuhkan