Anggota DPR Soroti Mahalnya Tiket Domestik: Bisa Picu Isolasi, Bukan Pemerataan

Harga tiket pesawat dalam negeri yang terus melambung kembali jadi sorotan. Kali ini, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, yang menyuarakan keprihatinannya. Ia menilai kondisi ini membebani masyarakat dan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan tarif dan biaya di sektor penerbangan.

Padahal, kita semua tahu, transportasi udara adalah urat nadi mobilitas nasional. Di negeri kepulauan seperti Indonesia, pesawat menghubungkan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Namun begitu, konektivitas itu terancam mandek kalau harganya terus mahal. Bisa-bisa, yang terjadi justru isolasi, bukan pemerataan.

Keluhan publik soal hal ini sudah berulang, bahkan terasa ironis. Saadiah mencatat, dalam beberapa kasus, terbang ke luar negeri dengan jarak lebih jauh justru lebih murah ketimbang penerbangan domestik. "Kondisi ini tentu tidak ideal," ujarnya.

"Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,"

Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 21 Januari 2026 lalu. Menurutnya, akar masalahnya kompleks dan bersifat struktural. Faktor-faktor seperti harga avtur yang tinggi, beban pajak, dan ketergantungan impor untuk perawatan pesawat, semuanya berkontribusi mendongkrak biaya.

"Biaya avtur yang tinggi, pengenaan PPN pada tiket dan bahan bakar penerbangan domestik, serta mahalnya biaya maintenance karena komponen impor, semuanya berkontribusi pada harga tiket yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,"

Di sisi lain, peran penerbangan sangat vital. Ia bukan sekadar bisnis, tapi juga penggerak ekonomi, pariwisata, dan distribusi barang. Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur, pesawat adalah kebutuhan primer. Bukan pilihan.

"Ketika tiket mahal, maka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut terhambat,"

tegas Saadiah. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tarif batas atas dan bawah. Evaluasi menyeluruh terhadap beban fiskal yang membebani maskapai domestik juga dinilai mendesak.

Sebagai penutup, Saadiah berharap ada langkah konkret yang segera diambil. Ia mendorong agar harga tiket bisa lebih terjangkau dan berpihak pada kepentingan publik.

"Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,"

pungkasnya. Harapannya jelas: penerbangan dalam negeri harus kembali menjadi jembatan pemersatu, bukan penghalang yang mahal.