BGN Ungkap Kesenjangan Data Hambat Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam sebuah rapat di DPR, Selasa lalu. Masih ada kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun namanya tak tercatat dalam data.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui masalah ini. Menurutnya, cakupan penerima manfaat masih bisa diperluas.

"Masalahnya, banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama padahal mereka termasuk penerima manfaat," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Dia melanjutkan, persoalan data ini cukup pelik. Di sisi lain, masih ada segmen rentan seperti balita dan ibu hamil yang terlewatkan. Penyebabnya beragam, salah satunya adalah status administrasi kependudukan yang tidak lengkap.

"Kemudian banyak anak-anak balita, termasuk ibu hamil dan menyusui, yang belum terdata dalam sistem. Ambil contoh anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Mereka seringkali tak punya NIK," terangnya.

Kondisi ini, jelas Dadan, membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam. Pihaknya tak bisa hanya mengandalkan data yang ada.

"Kita harus turun langsung, mendata ulang hingga ke tingkat RT. Tujuannya satu: memastikan mereka yang membutuhkan benar-benar dapat akses makan bergizi. Ini juga mencakup anak putus sekolah usia 0 sampai 18 tahun," sambungnya.

Lalu, apa solusinya? Dadan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani kelompok yang terlewat ini. Untuk anak putus sekolah, ada skema khusus yang disiapkan.

"Jadi, sebagian dari mereka akan kita arahkan ke Sekolah Rakyat. Nah, bagi yang belum masuk ke sana, kita akan kumpulkan di satu titik tertentu agar mereka tetap mendapat program MBG," papar Dadan.

Upaya ini menunjukkan bahwa di balik program yang masif, tantangan di lapangan selalu ada. Pemerataan bantuan, rupanya, masih harus berjibaku dengan realitas data yang belum sempurna.