Seribu Taruna KKP Diterjunkan ke Medan Bencana Sumatra

Di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (14/1) pagi itu, suasana terasa berbeda. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas lebih dari seribu tarunanya. Mereka bukan berangkat latihan, melainkan langsung terjun ke wilayah bencana di Sumatra. Langkah KKP ini langsung dapat apresiasi dari Mendagri Tito Karnavian yang hadir dalam acara tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri KKP, Bapak Wamen, karena ini sangat berguna sekali,” ujar Tito.

Ia, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, tahu betul situasi di lapangan masih berat. Sejak akhir November 2025, tiga provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar dihantam bencana hidrometeorologi. Dampaknya luas sekali. Korban jiwa, infrastruktur hancur, fasilitas umum rusak, belum lagi sektor pertanian dan perikanan yang terpukul.

Pemerintah pusat sudah bergerak cepat. Atas arahan Presiden, mobilisasi nasional dilakukan dengan melibatkan banyak pihak: kementerian, TNI, Polri, BNPB, sampai Basarnas. Hasilnya, beberapa daerah mulai menunjukkan pemulihan. Tapi, masih banyak titik yang butuh perhatian ekstra.

“Dalam catatan kami dari tiga provinsi ini ada 52 kabupaten/kota yang terdampak,” jelas Tito. “18 [kabupaten/kota] ada di Aceh, 18 kabupaten/kota ada di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.”

Dari angka itu, kondisinya beragam. Ada yang sudah pulih total, ada yang separuh jalan, dan sebagian lagi masih benar-benar memerlukan kerja gotong royong yang intensif. Tantangannya pun berbeda di tiap medan.

Di dataran rendah seperti Aceh Tamiang atau Pidie Jaya, masalah utamanya adalah lumpur. Tebal, membandel, menutupi rumah-rumah warga, sekolah, sampai kantor pemerintahan. Sementara di daerah pegunungan, longsor-lah yang jadi musuh utama, memutus akses jalan dan jembatan.

Nah, soal lumpur ini yang rumit. Penanganannya nggak bisa cuma mengandalkan alat berat. Banyak lokasi terjebak di gang sempit, masuk ke pekarangan rumah. Butuh tenaga manusia banyak yang kuat fisiknya untuk kerja manual, membersihkan dari rumah ke rumah.

“Karena itulah kita perlu tambah pasukan ke sana,” tegas Tito. “TNI dan Polri sudah menambah pasukan, enggak cukup, kita ingin cepat. Kalau ingin cepat yang paling cepat adalah [juga menugaskan] sekolah kedinasan. Kenapa sekolah kedinasan? Karena di bawah kendali pemerintah.”

Sebelum taruna KKP ini, sudah ada kontribusi dari praja IPDN yang lebih dari seribu orang, ditambah sekitar 500 personel dari BPS. Kehadiran 1.142 taruna kelautan dan perikanan ini, di mata Tito, benar-benar suntikan tenaga yang berarti.

Di sisi lain, Tito punya harapan lain. Ia mendorong para taruna untuk memandang tugas ini bukan sekadar kerja bakti. Ini adalah laboratorium lapangan yang nyata. Banyak tambak, nelayan, dan alur sungai yang terdampak sedimentasi dan butuh pendampingan teknis.

“Ini adalah praktik betul-betul langsung riil bukan teori,” jelasnya. Sebuah kesempatan belajar yang langka, di tengah kepedihan bencana.