Untuk mengerti konflik sekarang, kita harus menengok ke belakang. Revolusi 1979 adalah titik balik besar. Monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang dianggap otoriter dan terlalu dekat dengan Barat, digulingkan oleh koalisi luas: ulama, buruh, hingga kelas menengah kota. Lahirlah Republik Islam.
Selama puluhan tahun, rezim ini bertahan menghadapi segala macam tekanan. Tapi gelombang protes 2025 ini terasa berbeda. Terutama generasi mudanya, mereka seperti sudah kehilangan kesabaran. Warisan teokrasi pasca-revolusi dipertanyakan ulang.
Di sinilah figur Reza Pahlavi hadir dengan segala kompleksitasnya. Bagi sebagian orang, dia bukan sekadar simbol monarki lama, melainkan sebuah kemungkinan. Sebuah pintu untuk membayangkan masa depan Iran di luar struktur yang sama selama 45 tahun terakhir. Tapi tentu saja, nostalgia punya dua sisi. Banyak juga yang mempertanyakan, apakah kembali ke model lama adalah jawaban yang tepat untuk masalah sekarang?
Lalu ada faktor internasional yang memperkeruh suasana. Negara-negara Barat mengutuk keras tindakan represif pemerintah Iran dan mengancam sanksi baru. Beberapa pejabat AS bahkan menyatakan dukungan terbuka untuk rakyat Iran.
Namun begitu, hubungan Barat dengan figur seperti Pahlavi juga masalah sensitif. Isu intervensi asing adalah titik lemah yang mudah dieksploitasi oleh rezim. Di dalam negeri, perasaan rakyat Iran campur aduk: ada keinginan untuk demokrasi, tapi juga prinsip kedaulatan dan kecurigaan terhadap motif negara lain.
Pada akhirnya, ketegangan antara Khamenei dan Pahlavi adalah pertarungan dua visi untuk Iran. Satu ingin mempertahankan sistem teokratis warisan revolusi. Satunya lagi mendambakan perubahan fundamental, entah ke arah monarki konstitusional atau demokrasi yang lebih terbuka.
Gelombang protes ini adalah titik kritis. Ia membuka kembali pertanyaan-pertanyaan besar yang belum tuntas: identitas politik Iran seperti apa, di mana kedaulatan rakyat berada, dan siapa yang berhak menentukan arah negara.
Ini lebih dari sekadar duel dua tokoh. Ini adalah pergulatan antara narasi sejarah yang sudah usang dengan aspirasi baru sebuah bangsa yang ingin menentukan takdirnya sendiri di abad ke-21.
Aji Cahyono. Master Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Founder Indonesian Coexistence.
Artikel Terkait
Kemenkum HAM Masih Tunggu Delapan Gugatan Lain ke MK Soal KUHP Baru
Jenazah Raib, Makam Tujuh Tahun Dibongkar di TPU Serang
Sudirman Said Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Petral
Sidang Korupsi Chromebook Panas, Debat Kamera dan Laporan BPKP Picu Ketegangan