Andre Rosiade Tegaskan: Penertiban Tambang Ilegal Bukan Hentikan Nafkah, Tujuannya Kembalikan Hak Warga

Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan Rao ketika rombongan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, tiba di Nagari Padang Mentinggi, Pasaman. Kunjungannya Minggu lalu itu bukan sekadar seremonial. Bersama Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta dan pimpinan daerah, misinya jelas: menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal yang sedang gencar dilakukan sama sekali bukan untuk mematikan nafkah warga.

“Ini justru untuk mengembalikan hak yang selama ini dirampas,” ujar Andre, dengan nada tegas.

Di hadapan warga yang berkumpul, termasuk usai menjenguk Nenek Saudah (67) korban penganiayaan oknum penambang liar, ia menjelaskan. Tujuan utamanya adalah mengakhiri dominasi pemodal besar yang selama ini mengeruk keuntungan, sementara masyarakat lokal hanya gigit jari menanggung kerusakan alam.

“Penertiban ini bukan mematikan hak masyarakat. Tapi memastikan yang menikmati sumber daya adalah masyarakat asli, bukan cukong. Lingkungan juga harus dijaga,” tegasnya.

Menurut Andre, efek dari penertiban sudah mulai terasa. Air sungai yang dulu keruh dan berbau logam berat, pelan-pelan kembali jernih. Fenomena lain yang menarik, antrean panjang di SPBU untuk BBM subsidi yang diduga kuat dipakai untuk operasional alat berat tambang ilegal kini juga berangsur hilang. “Ini buktinya,” katanya, “tambang liar itu bukan menyelamatkan, tapi justru merampas dan merusak.”

Namun begitu, langkah penutupan hanya satu sisi. Pemerintah, kata Andre, punya agenda besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: transisi menuju pertambangan yang legal dan adil. Caranya? Mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).