Donald Trump membuat pengumuman penting. Melalui akun Truth Social-nya, mantan Presiden AS itu menyatakan telah membentuk sebuah Dewan Perdamaian untuk Gaza. Ini adalah bagian krusial dari rencana gencatan senjata tahap kedua di wilayah yang sudah lama dilanda konflik itu.
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk," tulis Trump, seperti dilaporkan AFP, Jumat lalu.
Dia bahkan tak ragu memberi pujian tertinggi. "Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun," klaimnya.
Langkah ini muncul beriringan dengan dibentuknya komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang. Tugas mereka berat: mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza setelah perang usai. Nah, komite ini nantinya akan bekerja di bawah pengawasan dewan perdamaian tadi. Dan kabarnya, Trump sendiri yang akan memimpin dewan tersebut.
Rencananya tak cuma sampai situ. Ada juga wacana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional. Tujuannya ganda: membantu mengamankan situasi di Gaza sekaligus melatih unit-unit kepolisian Palestina yang lolos verifikasi.
Namun begitu, tanggapan dari pihak Hamas datang dengan nada hati-hati. Bassem Naim, salah seorang pemimpin seniornya, menyatakan bahwa bola kini ada di pihak mediator, penjamin AS, dan komunitas internasional untuk memberdayakan komite tersebut.
Pernyataannya itu disampaikan Kamis lalu, sehari sebelum pengumuman Trump.
Sebenarnya, rencana perdamaian yang didukung AS ini sudah jalan sejak Oktober tahun lalu. Fase pertamanya berhasil memfasilitasi pemulangan sandera dan menghentikan pertempuran setidaknya untuk sementara. Sekarang kita masuk fase kedua, meski jalan yang ditempuh tidak mulus. Masih ada banyak masalah menggantung. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, contohnya, melaporkan bahwa 451 orang tewas sejak gencatan senjata resmi berlaku. Angka yang tentu saja memprihatinkan.
Di sisi lain, bagi rakyat Palestina, satu hal paling utama adalah penarikan penuh militer Israel dari Gaza. Sementara itu, Hamas sendiri tampaknya masih enggan berkomitmen secara terbuka untuk perlucutan senjata total sebuah tuntutan yang bagi Israel sama sekali tidak bisa ditawar. Jadi, meski dewan perdamaian sudah dibentuk, medan yang harus ditempuh tetap terjal.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 3.0 Guncang Tapanuli Selatan
DPR Minta Kejelasan Pemerintah soal Nasib RUU Inisiatif, Termasuk Perlindungan PRT
Kades dan Kontraktor Klaten Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Renovasi Masjid Rp 203 Miliar
Iran Tegaskan Hak Nuklirnya Tak Bisa Ditawar, Desak AS Tunjukkan Itikad Baik