Deklarasi Boyolali: Desa Dicanangkan Jadi Pelaku Utama Pembangunan

Suasana di Desa Butuh, Boyolali, Kamis lalu, terasa berbeda. Di tengah riuh rendah perayaan Hari Desa Nasional, Menteri Yandri Susanto berdiri untuk memimpin sebuah deklarasi. Acara puncak itu bukan sekadar seremoni belaka. Menurut Yandri, "Deklarasi Boyolali" yang dicanangkannya itu dimaksudkan jadi fondasi kokoh untuk mewujudkan salah satu janji presiden: memajukan desa di seluruh Indonesia, atau yang dikenal sebagai Asta Cita ke-6 Prabowo Subianto.

Isi deklarasinya sendiri mencakup tiga poin kunci. Intinya, ada komitmen kuat untuk menjalankan program-program prioritas presiden. Lalu, penguatan kolaborasi antar berbagai sektor untuk mendukung swasembada pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, hingga penguatan BUM Desa. Yang ketiga, penegasan bahwa masyarakat desa harus jadi pelaku utama pembangunan, terutama menuju target Indonesia Emas 2045.

“Pesan Bapak Presiden Prabowo, kita ini bukan Superman, tapi kita adalah Super Team,”

ujar Yandri dalam keterangan tertulisnya.

“Maka saya mengajak di Hari Desa Nasional ini, ayo kita tumbuhkan dan bangkitkan energi positif kita, Bapak-Ibu.”

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Yandri menegaskan, peran desa selama ini memang sentral dan strategis. Bayangkan saja, desa-desa itu penyuplai bahan pangan, tenaga kerja, dan bahan baku industri. Mereka lah yang menopang kebutuhan kota-kota besar dan pembangunan nasional selama ini. Karena itu, dia berharap semua elemen di desa bisa bergotong-royong. Menurutnya, dengan cara itulah pekerjaan berat jadi ringan, persatuan menguat, dan pembangunan benar-benar dirasakan sebagai milik bersama.

“Hilangkan praduga-praduga yang tidak bermutu dan tidak perlu,”

tegas Menteri asal Bengkulu Selatan itu.

“Mari kita gaungkan rasa kekompakan, persatuan, dan kemauan kita untuk maju. Ini negeri kita yang sangat subur dan makmur. Namun, jika kita tidak bersatu, tidak kompak, dan tidak guyub, kita harus hati-hati.”

Di sisi lain, Yandri juga menyoroti pentingnya merancang program secara bersama-sama. Program yang digarap lintas sektor dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, katanya, biasanya lebih relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dukungannya pun lebih luas. Pendekatan ini diyakini bisa mengubah cara kerja yang selama ini terpecah-pecah menjadi strategi yang solid dan terkoordinasi. Itulah kunci menciptakan desa mandiri dan berkelanjutan ke depannya.

“Baru Bapak Presiden Prabowo yang menempatkan desa menjadi subjek atau pelaku utama,”

pungkasnya.

“Membangun negeri ini yang begitu luas dengan penduduk yang banyak tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian, satu lembaga, atau satu sektor saja.”

Acara yang digelar di Kecamatan Mojosongo itu sendiri dihadiri banyak pejabat tinggi. Tampak hadir sejumlah menteri seperti Supratman Andi Agtas dari Hukum, Budi Santoso dari Perdagangan, serta Sakti Wahyu Trenggono dari Kelautan dan Perikanan. Tak ketinggalan, wakil-wakil menteri dari berbagai kementerian dan lembaga negara, mulai dari DPD, BNPT, hingga Bappisus. Beberapa gubernur, termasuk Ahmad Lutfi dari Jawa Tengah dan Sherly Tjoanda dari Maluku Utara, juga hadir memenuhi undangan.