"Jadi berpikirlah lebih banyak, bagaimana nyari pendapatan. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya adalah mempermudah perizinan,"
tegasnya.
Penyederhanaan perizinan ini bukan hal sepele. Di mata Tito, kemudahan berusaha adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan menggerakkan roda perekonomian lokal.
Di sisi lain, dialog yang intens antara pemda dan pelaku usaha juga tak kalah penting. Baik itu dengan pengusaha perorangan, asosiasi, maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dari situlah potensi ekonomi yang mungkin terpendam bisa digali, lalu dirumuskan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
Pada akhirnya, daerah yang pendapatannya kuat dan bisa mengelola belanjanya dengan efisien akan melesat lebih cepat. Mereka jadi mandiri. Ini bukan hanya soal kesejahteraan daerah semata, tapi sejalan dengan agenda nasional untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Kalau bisa dia jaga pendapatannya itu tinggi, belanjanya bisa dihemat, otomatis daerah itu akan maju dan tidak tergantung (pada) pemerintah pusat,"
tandas Tito menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Greenland Tegaskan Setia ke Denmark, Tolak Isu Aneksasi AS
Satgas PKH Kuasai Jutaan Hektar Lahan, Denda Pelaku Sawit-Tambang Tembus Rp 5,2 Triliun
Antam Bantah Ledakan di Tambang Pongkor, Asap Tebal Ternyata dari Kayu Terbakar
Perpusnas Terpangkas Drastis, Anggaran Rp 377 Miliar Dinilai Tak Mampu Rawat Naskah Kuno