Tito Karnavian Jadikan Aceh Pusat Posko Nasional Pascabencana

Di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, suasana rapat terasa cukup padat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian duduk menghadapi para kepala daerah se-provinsi. Agenda utamanya jelas: bagaimana caranya memulihkan Aceh pascabencana dengan lebih cepat. Tito datang bukan sekadar memberi instruksi, tapi lebih dulu mendengarkan. Ia menyerap aspirasi langsung dari para pemimpin di lapangan, berharap bisa mendorong rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, percepatan ini memang mendesak. Pemerintah pusat sendiri sudah membentuk Satgas khusus lewat Keputusan Presiden. Tito yang ditunjuk sebagai ketuanya, langsung turun tangan melakukan konsolidasi. Salah satu langkah awal yang ia lakukan adalah memetakan sejauh mana kondisi suatu daerah sudah kembali normal.

"Saya membuat checklist tentang normalisasi. Karena kita ingin pemulihan, pemulihan itu artinya menuju normal, target kita,"

ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).

Rapat yang dipimpinnya itu adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Hadir di sana, para bupati, wali kota, dan tentu saja jajaran pemerintahan provinsi. Mereka berkumpul untuk satu tujuan yang sama.

Lalu, seperti apa sih "normal" yang dimaksud Tito? Indikatornya ternyata cukup komprehensif. Mulai dari apakah fungsi pemerintahan sudah jalan lagi, lalu pelayanan dasar macam puskesmas dan sekolah. Infrastruktur jalan, kondisi perekonomian warga, sampai hal-hal teknis seperti listrik, air bersih, dan akses internet. Dari pemetaan awal ini, Aceh disebut-sebut kondisinya lebih berat dibanding daerah lain yang juga kena musibah. Karena itulah, butuh perhatian ekstra.

"Ini harus diseriusin betul, agak beda dengan daerah lain. Tanpa mengecilkan [daerah lain yang terdampak], kita prihatin dengan daerah lain juga,"

katanya menegaskan.

Melihat kompleksitas ini, Tito pun mengambil keputusan. Aceh akan dijadikan pusat posko nasional untuk wilayah Sumatra bagian utara. Harapannya, dengan posko terpusat, koordinasi antar kementerian dan lembaga bisa lebih lincah. Pengambilan keputusan diharapkan tak lagi berbelit.