Megawati Soroti Bencana Sumatera: Bukan Hanya Alam, Tapi Juga Karpet Merah Konsesi

Di tengah perayaan HUT partainya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru menyoroti sebuah kepedihan. Bencana yang melanda Sumatera, yang telah menyengsarakan banyak masyarakat, tak luput dari perhatiannya. Menurut Megawati, ada faktor lain di balik musibah itu selain sekadar fenomena alam.

“Kita harus berani jujur,” tegasnya.

“Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan. Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem.”

Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutan HUT ke-53 dan Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Acara itu sendiri berlangsung tertutup, namun teks pidatonya dibagikan kepada awak media. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengizinkan kutipan tersebut untuk disiarkan.

Megawati lantas mengkritik keras pengalihan fungsi alam yang kerap dibungkus dengan dalih pembangunan. Baginya, dalih itu justru mengungkap wajah pembangunan yang timpang dan jauh dari kata adil.

“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan,” ujarnya.

“Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban.”

Sebagai Presiden kelima RI, ia meyakini bencana di Sumatera bukanlah takdir semata. Ada campur tangan manusia yang memperparah segalanya. Kawasan hulu, yang mestinya jadi penyangga kehidupan dan penyerap air, telah berubah total. Eksploitasi besar-besaran menggantikan hutan alam dan wilayah adat dengan tanaman monokultur yang akarnya dangkal dan nilai ekologisnya rendah.

Akibatnya? Sangat jelas. Saat hujan datang, air tak lagi punya tempat meresap. Alih-alih menjadi sumber kehidupan, ia berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengamuk ke hilir. Menyapu bersih pemukiman, lahan pertanian, dan menghancurkan hidup rakyat kecil yang suaranya tak pernah didengar dalam pengambilan keputusan.

Bagi Megawati, semua ini adalah cermin dari sebuah krisis yang lebih dalam: krisis peradaban ekologis. Manusia mulai lupa diri, merasa dirinya penguasa alam, bukan bagian darinya.

“Inilah krisis peradaban ekologis,” pungkasnya, “ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan.”