Badai Tropis dan Guncangan Epistemik: Saatnya Ilmu Kehutanan Indonesia Berpaling dari Warisan Kolonial

Badai tropis yang melanda negeri ini seharusnya jadi titik balik. Bukan cuma soal mitigasi bencana, tapi lebih jauh: sebuah guncangan kesadaran. Kita butuh jawaban yang setara, sebuah "badai" lain di ranah pemikiran untuk membongkar paradigma ilmu kehutanan yang sudah usang. Tujuannya jelas: menyelaraskan kembali hubungan manusia dan alam, menuju harmoni yang lebih utuh.

Ambil contoh Siklon Senyar yang baru saja mengguncang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu seperti cermin retak, memaksa kita menatap luka lama. Banjir dan longsor yang menyusul bukan sekadar fenomena alam biasa. Itu adalah pesan keras, sebuah teguran tentang betapa rapuhnya kohesi antara manusia, hutan, dan kehidupan itu sendiri.

Selama ini, hutan kerap dijadikan kambing hitam. Padahal, akar persoalannya jauh lebih dalam. Krisis ini bersumber dari pijakan ilmu yang selama puluhan tahun mendikte kebijakan pengelolaan hutan. Nah, di sinilah letak persoalan mendasarnya. Ilmu kehutanan kita perlu diaudit ulang secara epistemik dengan kejujuran dan cara yang radikal.

Di sisi lain, badai tropis yang kian sering menyapa Nusantara ini menuntut cara pandang yang lebih luas. Dalam perspektif revolusi ilmu, guncangan alam bisa dilihat sebagai arus pembaruan yang justru diperlukan. Ia datang untuk menyapu bersih formasi keilmuan yang rapuh. Ilmu kehutanan tak boleh lagi diam.

Disiplin ini justru harus berani dihantam. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibangun kembali. Yang harus kita runtuhkan bukan hutannya, melainkan cara pandang keilmuan yang selama ini jadi haluan utama. Itu saja.

Jadi, badai tropis di sini adalah badai simbolik. Sebuah metafora yang bergeser dari ranah cuaca ke ranah pengetahuan. Sumber dari segala masalah pengelolaan hutan Indonesia, sejujurnya, terletak pada ilmu kehutanan yang masih berkiblat pada paradigma scientific forestry peninggalan kolonial.

Paradigma inilah yang telah merekonfigurasi ekosistem hutan secara radikal, menjelma menjadi semacam tirani pengetahuan. Hampir seluruh tata kelola kehutanan di Nusantara, seperti ditengarai Suryanto (2025), masih belum benar-benar lepas dari bayang-bayangnya.

Lalu, pertanyaannya mengemuka. Apakah kita akan menjawab bencana ini dengan teknologi yang makin agresif, untuk kembali menaklukkan alam? Tampaknya, jawabannya tidak. Badai justru mengajak kita berefleksi sebagai bangsa, untuk membangun harmoni yang lebih tinggi dengan alam.

Inilah momentumnya. Waktunya untuk menutup kitab scientific forestry yang jadi rujukan di berbagai program studi kehutanan. Fakultas Kehutanan dari Aceh sampai Papua, termasuk yang terkemuka di UGM dan IPB, perlu dengan sadar menerima hantaman badai epistemik ini. Mereka harus siap.

Menata ulang tata keilmuan berarti menghancurkan cara pandang kolonial itu, lalu beralih ke kehutanan yang bersumber pada spirit kenusantaraan yang agung. Semuanya dimulai dari dekolonisasi scientific forestry.

Dekolonisasi Menyongsong Ilmu Kehutanan Autentik Nusantara

Dari tinjauan tadi, terasa sekali ada desakan yang mendesak dalam dunia kehutanan kita. Sebuah sense of urgency untuk segera melakukan dekolonisasi terhadap scientific forestry warisan kolonial itu.

Dekolonisasi ini pada hakikatnya adalah semangat pembebasan. Membebaskan tata kelola hutan Indonesia dari warisan yang telah merusak tatanan ekosistem secara menyeluruh. Paradigma kolonial itu telah menggusur nilai-nilai kearifan agung kehutanan Nusantara yang justru diletakkan oleh nenek moyang kita sendiri.

Kita punya rujukan. Kepustakaan agung tata kelola hutan Nusantara bisa merujuk pada spirit Agroforestri Autentik Nusantara (AAN), yang dirumuskan dari sistem perladangan berputar leluhur (Suryanto, 2025). Sistem ini terbukti berhasil mereproduksi ekosistem hutan yang formasinya mirip hutan alam.

Buah pikiran AAN menunjukkan sesuatu yang menarik. Agroforestri khas Indonesia punya struktur tegakan yang kompleks, benar-benar menyerupai hutan alam. Temuan ini selaras dengan yang pernah disampaikan de Foresta dkk (2000).