Bambang Soesatyo: Tahun 2026, Pemerintah Harus Lebih Cermat Tangkap Gelombang Kritik Publik

Adanya skenario menjatuhkan kredibilitas pemerintah ini harusnya membuat kita semua makin waspada. Akumulasi kritik mulai dari penanganan bencana, program MBG, KUHP, sampai teror ke influencer bisa jadi pemicu bagi sebagian kelompok untuk turun ke jalan.

Ruang untuk menyuarakan aspirasi harus tetap ada. Tapi agar semuanya berjalan baik, kepolisian dan intelijen perlu bertindak arif. Para menteri pun dituntut lebih peka membaca suasana hati publik, lalu menyampaikannya secara akurat kepada presiden.

Memasuki tahun 2026, kita masih menyandang banyak beban dari tahun sebelumnya. Salah satu yang paling strategis adalah rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Masalahnya memang kompleks, tidak bisa dipandang sebelah mata. Demonstrasi besar Agustus 2025 lalu adalah buktinya. Ada persoalan moral dan etika politik, seperti maraknya KKN yang memicu tuntutan perampasan aset koruptor. Dari sisi ekonomi, daya beli melemah dan pengangguran menggelembung. Sementara di bidang hukum, rasa keadilan masyarakat terus tercederai.

Belum lagi fakta bahwa beberapa institusi negara dianggap mengingkari tugas pokoknya. Akibatnya, penegakan hukum jadi timpang dan kualitas layanan publik merosot. Langkah Presiden membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri adalah salah satu upaya perbaikan.

Jadi, tantangan di tahun ini sudah jelas. Perekonomian nasional pun sedang tidak dalam kondisi prima. Daya beli lemah, banyak pabrik tutup, dan PHK di mana-mana. Rangkaian masalah berat ini hanya bisa dihadapi dengan kebijaksanaan dan tentu saja, dalam suasana negara yang tetap kondusif.

Bambang Soesatyo,
Anggota DPR RI; Eks Ketua MPR RI ke-15; Eks Ketua DPR RI ke-20; Ketua Komisi III DPR RI ke-7. Pengajar Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan).