Isu Greenland kembali mencuat. Kali ini, seruan Donald Trump agar wilayah es itu bergabung dengan Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Perdana Menteri Greenland sendiri, Jens-Frederik Nielsen, punya pesan singkat untuk Trump: "Cukup sudah."
Semua ini berawal dari komentar Trump yang diulanginya saat dalam penerbangan menggunakan Air Force One. Menurutnya, AS membutuhkan Greenland demi keamanan nasional. "Denmark tidak akan mampu melakukannya," begitu kira-kira alasan yang ia sampaikan kepada para awak media, seperti dilaporkan AFP, Senin (5/1/2026).
Namun begitu, respons dari Nuuk, ibukota Greenland, terasa dingin dan tegas.
Melalui sebuah unggahan di Facebook, PM Jens-Frederik Nielsen menulis, "Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi fantasi aneksasi."
"Kami terbuka untuk dialog. Kami terbuka untuk diskusi. Tetapi ini harus terjadi melalui saluran yang tepat dan dengan menghormati hukum internasional,"
imbuhnya, menegaskan posisi pemerintahannya.
Di sisi lain, langkah Washington di Venezuela sepertinya menambah kekhawatiran. Intervensi militer AS di negara Amerika Latin itu yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro seolah menghidupkan kembali spekulasi tentang niat serupa di Arktik. Trump sendiri menyatakan AS akan "mengelola" Venezuela tanpa batas dan mengambil alih cadangan minyaknya yang melimpah.
Lalu, apakah ini pertanda untuk Greenland?
Ketika ditanya oleh The Atlantic mengenai kaitan antara operasi di Venezuela dengan ambisinya atas Greenland yang kaya mineral, Trump menjawab dengan samar. Itu terserah orang lain untuk menilai, katanya.
Reaksi internasional pun mengalir. Prancis, misalnya, lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka, Pascal Confavreux, menyatakan solidaritas penuh dengan Denmark. Dalam wawancara dengan TF1, Confavreux menegaskan sebuah prinsip dasar: "perbatasan tidak dapat diubah dengan paksa."
Jadi, situasinya jelas. Gagasan aneksasi yang kerap diulang-ulang Trump itu tidak diterima. Bukan oleh Greenland, bukan oleh sekutu AS di Eropa. Yang tersisa kini adalah pernyataan keras dari sebuah wilayah otonom yang ingin kedaulatannya dihormati.
Artikel Terkait
Mendiktisaintek Turun Tangan Usut Dugaan Pemalsuan Riset WNI di Konferensi Internasional Denmark
Indonesia Kembali Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB, Nilai Hak Veto Hambat Suara Negara Berkembang
Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Selama Cuti Bersama Idul Adha 1447 H
Wamendesa: Kritik pada Program Pemerintah Bagian dari Demokrasi, Semua Pihak Diajak Bangun Desa