Indonesia punya target besar: jadi negara maju pada 2045. Tapi, ada satu jebakan yang mesti dihindari, yaitu middle income trap. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, jalan keluarnya terletak pada satu hal: membangun kelembagaan ekosistem inovasi di daerah. Itu syarat mutlak, tegasnya.
Optimisme itu ia sampaikan meski sadar betul banyak daerah masih terkendala kapasitas fiskal. Namun begitu, Bima yakin inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan bakal membuka ruang pertumbuhan baru. Bahkan, ini jadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus memanfaatkan bonus demografi dengan optimal.
"Tugas kita sekalian adalah membangun ekosistem inovasi," ujar Bima.
"Kepala daerah berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tapi inovasi sudah menjadi bagian dari kelembagaan atau terbangunnya ekosistem inovasi. Bicara ekosistem inovasi di situ ada riset, di situ ada regulasi, di situ ada pelembagaan, di situ ada aktor-aktor dan di situ ada pendanaan."
Pernyataan itu disampaikannya di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (24/2/2026), dalam acara rilis Indeks Daya Saing Daerah 2025.
Di sisi lain, Bima menyayangkan sebuah pola yang kerap terjadi. Inovasi kadang hanya dijalankan untuk meraih penghargaan, lalu padam begitu saja. Ia mendorong pemerintah daerah untuk beranjak dari kolaborasi biasa menuju pendekatan co-creation. Artinya, semua pemangku kepentingan dilibatkan sejak awal perencanaan.
Gagasan konkretnya adalah membentuk 'Rumah Inovasi Daerah'. Bayangkan ruang itu sebagai tempat bertemunya kampus, komunitas, BRIDA, dan dinas terkait untuk merancang solusi nyata bagi masalah di masyarakat.
"Inovasi bukan gimmick," tegas Bima.
"Inovasi adalah fokus pada solusi. Inovasi harus ada nilai tambah. Inovasi harus terintegrasi pada sistem, bukan tempelan saja. Inovasi memberikan manfaat."
Lalu, bagaimana mewujudkannya? Bima mengusulkan sejumlah terobosan. Mulai dari blended finance untuk pendanaan riset daerah, jalur cepat adopsi teknologi, sampai memasukkan inovasi sebagai indikator kinerja utama ASN. Peran BRIDA dan BRIN diharapkan bisa menjadi penggerak utama di setiap OPD.
Pada akhirnya, pesannya jelas. Inovasi yang sudah melembaga adalah mesin pertumbuhan. Mesin itu tidak boleh mati hanya karena pemimpin daerah berganti. Berbagai indeks, termasuk IDSD, harus jadi pemicu kebijakan yang riil. Bukan sekadar laporan yang memenuhi rak arsip.
Artikel Terkait
Anggota DPR Ajak Diaspora Boyolali di Dalam dan Luar Negeri Perkuat Sinergi Pembangunan Bangsa
Pegadaian Salurkan 913 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia, Libatkan Bank Sampah Binaan
Tiang Penerangan Jalan di Lokasi Amblas Lenteng Agung Dicabut untuk Cegah Bahaya
Menteri Ketenagakerjaan Tutup PMN Batch 2, Target Peserta 150 Ribu Orang pada 2026