Kemendagri Fokus pada Verifikasi dan Komunikasi Publik untuk Program Koperasi Desa Merah Putih

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan dua prioritas Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung tindak lanjut Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yaitu memperkuat verifikasi dan validasi serta komunikasi publik. Hal itu disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Bima menjelaskan, Kemendagri akan memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan KDKMP dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil verifikasi dan validasi akan menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting,” ujar Bima.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Daerah (Sekda) berperan sebagai koordinator verifikasi dan validasi di daerah. Setelah selesai, hasilnya dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Mendagri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan. Peran ini sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.

Selain memastikan kualitas pelaksanaan, Bima menegaskan Kemendagri juga akan memperkuat komunikasi publik. KDKMP yang telah melalui verifikasi dan menunjukkan pelaksanaan yang baik perlu diidentifikasi untuk dipublikasikan secara luas. Hal ini penting agar menjadi contoh sekaligus mendorong daerah lain meningkatkan kualitas implementasi program.

“Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP,” jelas Bima.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker komoditas desa.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri, antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.