SIAGA 98 Desak Presiden Evaluasi Sistem Keamanan Informasi setelah Dugaan Kebocoran Pertemuan Strategis

Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Desakan ini menyusul laporan Majalah Tempo yang mengungkap dugaan kebocoran informasi dari pertemuan yang membahas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Hasanuddin menegaskan, jika laporan tersebut benar, perhatian tidak hanya tertuju pada substansi pembahasan, tetapi juga pada bagaimana informasi yang seharusnya bersifat terbatas bisa bocor ke publik. "Apabila laporan tersebut benar, maka yang menjadi perhatian utama bukan hanya substansi pembahasan, tetapi juga bagaimana informasi yang seharusnya bersifat terbatas dapat diketahui pihak luar dan kemudian menjadi konsumsi publik," ujarnya dalam pernyataan media, Minggu (19/7/2026).

Menurut laporan Majalah Tempo, pertemuan itu diduga melibatkan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Kapolri. Mereka disebut membahas nama Febrie Adriansyah. Hasanuddin menilai, pertemuan yang melibatkan presiden dan pejabat tinggi negara semestinya memiliki standar pengamanan informasi yang sangat ketat.

"Publik berhak mempertanyakan mengapa informasi dari pertemuan yang bersifat strategis dan terbatas dapat bocor. Siapa yang membocorkannya? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi dan pemeriksaan yang objektif, bukan melalui spekulasi," kata Hasanuddin.

Ia menambahkan, jika benar terjadi kebocoran, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu, SIAGA 98 mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi, termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, pengaturan akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis.

"SIAGA 98 meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan, termasuk mekanisme pengelolaan dokumen, akses informasi, dan penerapan standar kerahasiaan dalam setiap pertemuan strategis," tegas Hasanuddin.