Pemerintah Indonesia akhirnya angkat bicara. Ini menyusul aksi pasukan Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Lewat Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendesak semua pihak untuk lebih memilih jalan dialog.
“Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional,”
Demikian pernyataan resmi Kemlu yang disampaikan melalui akun X pada Senin (5/1/2025).
Tak cuma itu, pemerintah juga menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka melihat eskalasi di Venezuela pasca serangan dan penangkapan Maduro ini sangat berbahaya. Menurut mereka, tindakan semacam ini berisiko besar mengganggu stabilitas kawasan. Bahkan bisa melemahkan prinsip kedaulatan negara yang jadi fondasi hubungan internasional.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya,” tegas pernyataan itu lagi.
Intinya, Jakarta ingin komunitas global menghormati hak rakyat Venezuela. Mereka harus dibiarkan menentukan sendiri masa depan bangsa mereka tanpa intervensi dari luar.
Di sisi lain, operasi AS yang berujung penangkapan Maduro ini bukanlah hal yang tiba-tiba. Aksi besar-besaran ini seperti puncak gunung es dari tekanan berbulan-bulan pemerintahan Trump terhadap Caracas. Maduro sendiri diamankan pada Sabtu dini hari, tanggal 3 Januari, lalu dibawa ke AS bersama istrinya.
Presiden Trump punya alasan kuat. Ia telah lama mendesak Maduro turun dan menuduhnya berkonspirasi dengan kartel narkoba. Tuduhan itu serius: Maduro dan jaringan narkoba dinyatakan bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat obat-obatan terlarang.
Sejak September tahun lalu, operasi militer AS di perairan dekat Venezuela memang semakin gencar. Lebih dari 100 orang tewas dalam puluhan serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba. Namun, aksi ofensif ini sendiri menuai kritik. Banyak pengamat hukum bilang, langkah AS kemungkinan melangkahi hukum mereka sendiri dan tentu saja, hukum internasional.
Jadi, situasinya rumit. Di satu sisi ada narasi perang melawan narkoba, di sisi lain ada pelanggaran kedaulatan yang disorot banyak negara, termasuk Indonesia.
Artikel Terkait
Marapthon Dinilai Ubah Cara Publik Konsumsi Media Digital, Pengamat Soroti Pergeseran ke Konten Partisipatif
Iran Peringatkan Pasukan Asing Tinggalkan Selat Hormuz, Tuding AS Tembak Jatuh Helikopter Apache
Timnas Indonesia Raih Dua Kemenangan Beruntun, Herdman Soroti Pentingnya Jaga Momentum
10 Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan Pelamar Sebelum CPNS 2026 Dibuka