Prabowo di Titik Krisis: Komitmen Pusat Terganjal Lambannya Data Daerah

Padahal, dalam sistem desentralisasi, kepala daerah – bupati, wali kota, hingga keuchik – itu ujung tombaknya. Mereka bukan sekadar perpanjangan tangan. Mereka aktor kunci yang menentukan apakah bantuan dan kebijakan dari pusat benar-benar nyampe ke rakyat.

Ironisnya, ketika Presiden dan jajarannya sudah berjam-jam di lapangan, bekerja terbuka, justru bisa tersandung di tingkat pelaksana terdekat. Ada kebiasaan lama di daerah: melemparkan masalah ke pundak pusat. Selama lebih dari sebulan penanganan bencana ini, banyak pemerintah daerah yang terlihat pasif, hanya menuntut, bukan bergerak aktif. Hanya sedikit yang responsif.

Namun begitu, intensnya kehadiran Prabowo membawa pesan politik yang tegas. Empati harus dibarengi kerja nyata, dan kerja itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Merayakan tahun baru di pengungsian sambil memimpin rapat darurat – itu lebih dari sekadar simbol. Itu pernyataan sikap bahwa penderitaan rakyat nggak kenal libur atau kalender.

Tapi pesan ini akan sia-sia kalau nggak konsisten di semua level. Pemerintah daerah nggak boleh menunggu ditegur dulu baru bergerak. Justru di krisis, kepemimpinan mereka diuji: mampu bekerja lebih cepat, atau malah terjebak rutinitas birokrasi yang lamban.

Ke depan, evaluasi penanganan bencana jangan cuma lihat anggaran terserap atau berapa rumah dibangun. Yang lebih krusial adalah kecepatan respons, kualitas data, dan keberanian pemimpin daerah mengambil keputusan cepat di lapangan.

Negara sudah menunjukkan komitmennya dengan hadir secara nyata dan terbuka. Sekarang giliran pemerintah daerah. Mereka harus memastikan bahwa komitmen itu nggak terhambat oleh kelalaian, kemalasan, atau ketidakmampuan mengelola data warganya sendiri. Dalam situasi darurat, kecepatan bukan pilihan. Itu kewajiban. Dan Prabowo, tampaknya, paham betul hal itu.

Trubus Rahardiansah. Pengamat Kebijakan Publik dan Guru Besar Universitas Trisakti.