Memasuki tahun 2025, Indonesia berada di persimpangan jalan. Ada pergantian kepemimpinan, kebijakan pembangunan yang sedang disusun ulang, ditambah tekanan global yang makin sulit ditebak. Ini fase transisi yang krusial. Nah, di tengah situasi seperti ini, tahun 2026 nanti akan menjadi ujian kedewasaan yang nyata bagi umat Islam. Momennya tepat untuk berkonsolidasi, agar kontribusi dalam pembangunan nasional bisa lebih sadar, terukur, dan punya bobot tanggung jawab.
Islam sendiri sejatinya melihat perubahan sebagai kerja nyata, bukan cuma wacana. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an:
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."
Ayat itu jelas. Perubahan sosial tak bisa hanya ditunggu dari kebijakan pemerintah di atas. Tapi harus dimulai dari kesiapan umat untuk berbenah dan ambil peran. Dari sinilah konsep islah muncul, sebagai inti dari ajaran sekaligus gerakan.
Secara bahasa, islah berakar dari kata ashlaha-yushlihu-ishlahan. Artinya kurang lebih: memperbaiki, meluruskan, mendamaikan, membuat sesuatu jadi lebih baik dari sebelumnya. Poinnya, islah bukan cuma soal niat baik atau kesalehan pribadi di dalam masjid. Ia menuntut aksi nyata untuk membenahi kondisi yang rusak, timpang, atau terasa tidak adil. Dalam Al-Qur'an, konsep ini selalu dikaitkan dengan tanggung jawab sosial, upaya perdamaian, dan kemaslahatan bersama.
Nah, prinsip inilah yang dipegang teguh oleh Persatuan Ummat Islam (PUI) sejak berdiri. Islah adalah jalan pengabdian mereka. Pada Milad ke-108 tahun ini, tema "Menguatkan Gerakan Islah" yang diusung bukan sekadar hiasan kata-kata. Ini peneguhan arah perjuangan. Para pendiri PUI dulu memang menempatkan "perbaikan" sebagai orientasi utama: memperbaiki akidah tanpa memecah belah, memperbaiki umat tanpa kegaduhan, serta memperbaiki kehidupan kebangsaan dengan mengedepankan cinta dan persatuan.
Memang, tantangan yang dihadapi sekarang ini luar biasa kompleks. Lihat saja kondisi global. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan masih memengaruhi harga energi dan pangan di seluruh dunia. Rivalitas AS dan Cina makin menunjukkan arah fragmentasi ekonomi. Kebijakan proteksionis AS yang menguat sejak era Trump jadi pengingat keras: ketergantungan berlebihan pada kekuatan global itu berisiko besar.
Belum lagi, tragedi kemanusiaan di Palestina terus menyayat hati, mengingatkan kita semua tentang pentingnya keadilan dan solidaritas yang bermartabat.
Di dalam negeri sendiri, ujiannya tak kalah nyata. Ambil contoh banjir besar di sejumlah wilayah Sumatera akhir 2025 lalu. Itu bukan cuma bencana alam biasa. Ia telah berubah jadi krisis sosial dan ekonomi yang parah. Ribuan keluarga kehilangan rumah, roda ekonomi rakyat macet total. Banyak petani dan pelaku usaha kecil terpukul, sumber penghidupan mereka hilang seketika. Peristiwa ini membuktikan, pembangunan butuh daya tahan sosial dan kepedulian kolektif yang jauh lebih kuat.
Data-data sosial-ekonomi pun bicara. Jumlah penduduk miskin Indonesia masih berkisar 24 juta jiwa, dengan kelompok rentan yang jauh lebih besar. Memang, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan di bawah 1 persen. Tapi satu bencana besar saja bisa mendorong jutaan orang kembali terjerembap. Tingkat pengangguran yang bertahan di kisaran 4-5 persen juga menunjukkan kerapuhan ketahanan ekonomi masyarakat saat berhadapan dengan krisis.
Dalam situasi serba sulit begini, umat Islam diuji. Bisakah kita beranjak dari kesalehan yang bersifat individual menuju kesalehan sosial? Islam tak cuma mengajak jadi Muslim yang saleh, tapi juga mendorong lahirnya Muslih orang yang aktif melakukan islah. Seorang Muslih tak cuma baik untuk dirinya sendiri. Dia memperbaiki lingkungan, menolong mereka yang terdampak krisis, dan menghadirkan solusi di tengah kesulitan. Inilah yang bisa kita sebut sebagai Islah Maker, pelaku perbaikan yang kerja nyata di tengah umat dan bangsa.
Lantas, bagaimana caranya menguatkan Gerakan Islah? Setidaknya, konsolidasi perlu fokus pada tiga bidang. Pertama, tentu saja pendidikan. Perlu perbaikan kualitas dan relevansi lembaga pendidikan umat, agar melahirkan generasi yang berakhlak, tangguh, dan mampu beradaptasi.
Kedua, ekonomi umat. Zakat, infak, dan wakaf harus bisa jadi pengungkit kemandirian ekonomi rakyat, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak krisis dan bencana.
Ketiga, ketahanan sosial. Ini soal memperkuat solidaritas, kesiapsiagaan bencana, dan jaringan tolong-menolong yang berbasis komunitas.
Pada akhirnya, ujian kedewasaan ini tak mungkin dijalani sendirian. Gerakan Islah menuntut kolaborasi erat antara negara, ormas, dan masyarakat sipil. Negara butuh mitra sosial yang berakar dan dipercaya. Umat juga butuh kebijakan yang adil serta ruang partisipasi yang terbuka lebar.
Tahun 2026 nanti adalah momentum penting. Saatnya membuktikan bahwa umat Islam Indonesia mampu hadir sebagai Muslih kolektif sebagai penggerak islah yang dewasa, moderat, dan bertanggung jawab. Semua demi Indonesia yang maju, tangguh, dan tetap bermartabat.
Raizal Arifin
Ketua Umum DPP Persatuan Ummat Islam (PUI)
Artikel Terkait
Tanggul Sungai Cabean di Demak Jebol, Ratusan Rumah dan Lahan Pertanian Terendam
DPR Harap Prabowo Tegaskan Dukungan untuk Palestina di Forum Perdamaian AS
Tembok SMP di Kalibata Roboh, Diduga Akibat Kelalaian Perawatan
Anggota DPR Desak Pemerintah Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah