Kunjungan Senator AS Lindsey Graham ke Israel pada Minggu (21/12) lalu diwarnai pernyataan keras. Dia secara terbuka mendesak aksi militer terhadap Hamas dan Hizbullah. Syaratnya satu: jika kedua kelompok yang didukung Iran itu menolak untuk meletakkan senjata mereka.
Graham, yang dikenal sebagai sekutu dekat Donald Trump, tak tanggung-tanggung. Dia bahkan akan mendorong mantan presiden itu untuk bertindak.
"Saya akan mendorong Presiden Trump untuk mengerahkan Israel menghabisi Hamas," ujarnya tegas dalam sebuah konferensi pers.
Pernyataannya itu langsung mencuat ke berbagai media internasional, termasuk AFP dan Al Arabiya, keesokan harinya. Senator dari South Carolina ini punya alasan sendiri. Dia menuduh Hamas sedang berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya lagi di Jalur Gaza. Padahal, situasi di sana sebenarnya masih rapuh.
Memang, gencatan senjata yang mulai berlaku Oktober lalu telah menghentikan pertempuran sengit yang berlangsung dua tahun. Tapi ya itu, gencatan ini ibarat kaca tipis. Kedua belah pihak masih saling tuding soal pelanggaran.
Di front utara, ceritanya mirip. Gencatan terpisah dengan Hizbullah di Lebanon mulai berlaku November 2024, setelah lebih dari setahun permusuhan. Namun begitu, serangan Israel ke wilayah Lebanon masih terus terjadi. Tel Aviv bilang mereka menarget posisi-posisi Hizbullah.
Bagi Israel, jalan menuju perdamaian yang langgeng cuma satu: perlucutan senjata kedua kelompok militan itu. Graham sepertinya sepakat seratus persen dengan pandangan ini.
"Ini perang yang panjang dan brutal," katanya, dengan nada yang terdengar frustrasi. "Tapi Anda tidak akan berhasil di mana pun di wilayah ini sampai Anda berhasil menyingkirkan Hamas dari masa depan dan melucuti senjata mereka."
Dia mendesak agar segera dibuat rencana. Menurutnya, Hamas harus diberi batas waktu yang jelas.
"Sangat penting bagi kita untuk segera menyusun rencana, memberikan Hamas batasan waktu untuk mencapai tujuan perlucutan senjata," pungkas Graham.
Seruannya ini jelas menambah tensi di sebuah kawasan yang sudah panas. Dan meninggalkan tanda tanya besar: apa langkah selanjutnya?
Artikel Terkait
KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Tersangka Suap Restitusi Pajak
Jaksa Agung Muda Jadi Saksi Ahli di Sidang Ekstradisi Buron Kasus e-KTP di Singapura
Kuasa Hukum Roy Suryo Minta Salinan 709 Dokumen Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Lubang Kembali Muncul di Jalan Gatot Subroto, Warga Soroti Perbedaan Material Jalan