Israel Setujui 19 Permukiman Baru di Tepi Barat, Upaya Blokir Negara Palestina

Kabinet keamanan Israel baru saja memberi lampu hijau. Mereka menyetujui pembangunan 19 permukiman baru di Tepi Barat. Langkah ini tak lepas dari pernyataan tegas seorang menteri kontroversial: tujuannya untuk mencegah berdirinya negara Palestina.

Menurut kabar yang dilansir AFP, Senin (22/12/2025), persetujuan ini muncul hanya beberapa hari setelah PBB merilis laporan yang cukup mengagetkan. Lembaga dunia itu menyebut ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional telah mencapai level tertinggi sejak 2017, atau bahkan lebih lama lagi.

Pengumuman resmi datang dari kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Dia dikenal sebagai pendukung garis keras bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dalam pernyataan yang dirilis Minggu (21/12) waktu setempat, kabinet dikabarkan telah menyetujui usulan Smotrich dan Menteri Pertahanan Yoav Katz.

"Usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria (sebutan Israel untuk Tepi Barat-red) telah disetujui oleh kabinet,"

Begitu bunyi pernyataan itu, tanpa menyebut secara rinci kapan keputusan finalnya diambil.

Kalau dihitung-hitung, keputusan terbaru ini menambah panjang daftar. Selama tiga tahun terakhir, total permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai 69 lokasi. Angka yang cukup signifikan.

Smotrich sendiri tak mau berbelit-belit menyatakan maksud sebenarnya.

"Di lapangan, kita menghalangi pembentukan negara teror Palestina," tegasnya.

"Kita akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur kita, dengan keyakinan pada keadilan jalan kita,"

Langkah Israel ini terjadi di tengah gelombang diplomasi yang justru bergerak ke arah sebaliknya. Sejak perang Gaza meletus, dukungan untuk pembentukan negara Palestina malah makin meluas. Beberapa negara Eropa, plus Kanada dan Australia, belakangan ini secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Tentu saja, setiap pengakuan seperti itu langsung dibalas dengan kecaman keras dari pemerintah Israel.