Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar untuk tahun 2025 akhirnya selesai digelar. Dari forum itu, muncul beberapa kesepakatan penting yang bakal memengaruhi peta politik ke depan. Dua isu yang mencolok adalah wacana mengembalikan Pilkada ke jalur DPRD dan yang lebih strategis komitmen untuk membangun apa yang mereka sebut Koalisi Permanen.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya Minggu lalu, menjelaskan ambisi besar partainya.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," ujar Bahlil.
Menurutnya, koalisi model lama yang cuma muncul setiap lima tahun sekali sudah tak lagi memadai. Golkar ingin sesuatu yang lebih kokoh dan berjangka panjang.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," tegasnya.
Alasannya sederhana tapi fundamental: stabilitas. Dengan koalisi yang solid, setiap kebijakan strategis pemerintah diharapkan punya sandaran politik yang kuat. Proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat, dan yang paling utama, pembangunan nasional bisa berjalan tanpa terputus-putus oleh dinamika politik jangka pendek. "Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan," sambung Bahlil menegaskan.
Artikel Terkait
Delapan Ruas Utama Jakarta Siap Dialihkan Sambut PM Australia
Kemenimipas Siapkan 2.460 Titik Kerja Sosial Gantikan Jeruji Besi
BRI Pacu UMKM Naik Kelas Lewat Program Klaster Usaha
Trump Kritik Ekspresi Wartawati Saat Ditanya Soal Kasus Epstein