Golkar Usung Koalisi Permanen dan Wacana Pilkada Lewat DPRD

Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar untuk tahun 2025 akhirnya selesai digelar. Dari forum itu, muncul beberapa kesepakatan penting yang bakal memengaruhi peta politik ke depan. Dua isu yang mencolok adalah wacana mengembalikan Pilkada ke jalur DPRD dan yang lebih strategis komitmen untuk membangun apa yang mereka sebut Koalisi Permanen.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya Minggu lalu, menjelaskan ambisi besar partainya.

"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," ujar Bahlil.

Menurutnya, koalisi model lama yang cuma muncul setiap lima tahun sekali sudah tak lagi memadai. Golkar ingin sesuatu yang lebih kokoh dan berjangka panjang.

"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," tegasnya.

Alasannya sederhana tapi fundamental: stabilitas. Dengan koalisi yang solid, setiap kebijakan strategis pemerintah diharapkan punya sandaran politik yang kuat. Proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat, dan yang paling utama, pembangunan nasional bisa berjalan tanpa terputus-putus oleh dinamika politik jangka pendek. "Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan," sambung Bahlil menegaskan.

Di sisi lain, Rapimnas juga mengusulkan perubahan signifikan dalam soal pemilihan kepala daerah. Golkar mengusung wacana agar Pilkada kembali dilaksanakan melalui DPRD. Ini, kata mereka, adalah wujud nyata kedaulatan rakyat tentu dengan catatan harus melibatkan partisipasi publik secara luas dalam prosesnya.

Tak cuma soal Pilkada, sistem Pemilu pun jadi sorotan. Partai berlambang pohon beringin itu merekomendasikan perbaikan menyeluruh terhadap sistem proporsional terbuka yang berlaku sekarang. Mereka ingin ada penyempurnaan di aspek teknis penyelenggaraan, termasuk perbaikan tata kelola, demi terwujudnya Pemilu yang benar-benar jujur dan adil.

Di luar politik elektoral, ada beberapa rekomendasi lain yang disepakati. Golkar mendorong dukungan fiskal khusus untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Secara khusus, Bahlil menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto di kancah global.

"Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat," katanya.

Rapimnas kali ini jelas ingin menancapkan posisi. Bukan cuma bicara taktik pilkada atau pemilu, tapi merancang pondasi kerja politik jangka panjang. Hasilnya? Kita lihat saja nanti.