Dokumen Bocor Lirboyo: Tiga Skenario Politik Mengguncang PBNU

Bocoran dokumen dari lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri, ramai diperbincangkan. Isinya? Skenario politik yang konon dirancang untuk memengaruhi dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dokumen itu beredar luas, memicu beragam tafsir dan spekulasi di kalangan warga nahdliyin.

Menurut dokumen yang beredar, setidaknya ada tiga skenario utama yang dihasilkan dari forum tersebut. Pertama, mendesak PBNU mempercepat Muktamar dengan mengadopsi skema mandataris Lampung. Opsi kedua adalah mendorong PWNU dan PCNU agar secara tertulis mengusulkan Muktamar Luar Biasa. Skenario ketiga terasa lebih personal: mendesak Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk mundur dengan cara terhormat. Desakan serupa juga disebutkan akan dialamatkan kepada pihak Rais Aam.

Namun begitu, rupanya belum berhenti di situ. Ada opsi lanjutan yang juga tercantum. Forum Lirboyo disebutkan akan menyiapkan surat khusus untuk Presiden Prabowo Subianto. Intinya, meminta agar Presiden tidak memihak manapun dalam konflik internal PBNU ini. Termasuk, untuk tidak mengesahkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terbaru yang berkaitan dengan kepengurusan PBNU.

Pertemuan yang jadi sumber semua ini digelar di Lirboyo pada Minggu, 21 Desember lalu. Suasana pondok yang biasanya tenang, mendadak menjadi pusat perbincangan hangat.

Merespon bocoran itu, Ketua PBNU Prof Moh Mukri angkat bicara. Ia menegaskan dengan jelas bahwa forum Lirboyo adalah forum kultural. Artinya, hasil pembahasannya tak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan resmi di tubuh PBNU.

“Iya benar, saya juga mendapatkan bocorannya. Ini di luar pakem dan mekanisme Nahdlatul Ulama ada skenario seperti ini,” kata Mukri.

Di sisi lain, Mukri tetap menyatakan penghormatan pada pertemuan para kiai itu. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa NU punya mekanisme organisasi yang sudah baku. Aturannya jelas, tegas, dan berjenjang untuk hal-hal strategis.

“Forum kultural tentu kami hormati, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam'iyyah,” ujarnya lagi.

Penegasan terakhirnya tegas: PBNU akan tetap berpegang pada AD/ART NU sebagai kompas utama menghadapi dinamika apa pun. Bagi Mukri, di sanalah marwah organisasi ini dijaga.

“Semua harus kembali ke mekanisme organisasi. Di situlah marwah NU dijaga,” pungkasnya.