Said Abdullah Pasang Kuda-kuda PDIP Jatim Hadapi Ancaman Bencana

Baru saja dikukuhkan kembali sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur untuk periode lima tahun ke depan, Said Abdullah langsung menyinggung soal ancaman yang tak pernah benar-benar sirna dari bumi Jawa Timur: bencana. Menurutnya, Jatim itu provinsi yang rawan. Baik itu bencana alam, maupun yang disebabkan ulah manusia.

"Jawa Timur merupakan provinsi yang tingkat risiko kebencanaannya tinggi, baik kategori natural disaster maupun man made disaster," ujar Said dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Ia menegaskan, kondisi seperti ini menuntut partainya untuk siap siaga. Organisasi politik, dalam pandangannya, harus bisa jadi tempat berlindung dan sandaran saat warga sedang dalam kesulitan. "Sebagai kawasan rawan bencana, partai harus mampu menjadi kekuatan yang bisa diandalkan saat rakyat susah," tegasnya.

Nah, untuk mewujudkan itu, Said punya rencana konkret. Langkah pertama adalah memperkuat sayap penanggulangan bencana partai, yaitu Baguna. Peran mereka di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota harus ditingkatkan, khususnya dalam hal kemampuan pencarian dan pertolongan.

"Ukuran kinerja Baguna ke depan adalah kecepatan SAR dan kehandalan tanggap bencana," sambungnya. Itu patokannya.

Namun begitu, Said tak hanya bicara soal respons saat bencana sudah terjadi. Pria ini juga menyoroti hal yang sering terlupakan: pencegahan. Ia mendorong agar mitigasi bencana masuk sejak tahap paling awal, yaitu perencanaan pembangunan.

Ia meminta semua kader PDIP yang duduk di DPRD atau menjabat sebagai kepala daerah untuk serius memprioritaskan konsep pengurangan risiko bencana dalam setiap kebijakan. "Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR)," tegasnya lagi.

Lalu, bagaimana memastikan arahan ini benar-benar jalan? Said menyebut pihaknya tak akan berhenti pada imbauan. DPD partai akan turun tangan mengevaluasi perencanaan pembangunan dan penggunaan APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya satu: memastikan aspek pengurangan risiko bencana itu sudah benar-benar diakomodasi, bukan sekadar wacana.

"DPD partai akan mengecek satu per satu perencanaan, program, APBD, dan kelembagaannya, apakah sudah mengakomodasi konsep DRR," jelasnya.

Bagi Said, semua upaya ini bukanlah hal sekunder. Di wilayah yang rawan seperti Jatim, mitigasi yang baik adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda warga. Di sisi lain, ini juga bentuk kehadiran nyata partai di tengah masyarakat. Sebuah komitmen untuk melindungi, bukan hanya saat pemilihan, tapi setiap saat ketika ancaman datang.