Namun begitu, Said tak hanya bicara soal respons saat bencana sudah terjadi. Pria ini juga menyoroti hal yang sering terlupakan: pencegahan. Ia mendorong agar mitigasi bencana masuk sejak tahap paling awal, yaitu perencanaan pembangunan.
Ia meminta semua kader PDIP yang duduk di DPRD atau menjabat sebagai kepala daerah untuk serius memprioritaskan konsep pengurangan risiko bencana dalam setiap kebijakan. "Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR)," tegasnya lagi.
Lalu, bagaimana memastikan arahan ini benar-benar jalan? Said menyebut pihaknya tak akan berhenti pada imbauan. DPD partai akan turun tangan mengevaluasi perencanaan pembangunan dan penggunaan APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya satu: memastikan aspek pengurangan risiko bencana itu sudah benar-benar diakomodasi, bukan sekadar wacana.
"DPD partai akan mengecek satu per satu perencanaan, program, APBD, dan kelembagaannya, apakah sudah mengakomodasi konsep DRR," jelasnya.
Bagi Said, semua upaya ini bukanlah hal sekunder. Di wilayah yang rawan seperti Jatim, mitigasi yang baik adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda warga. Di sisi lain, ini juga bentuk kehadiran nyata partai di tengah masyarakat. Sebuah komitmen untuk melindungi, bukan hanya saat pemilihan, tapi setiap saat ketika ancaman datang.
Artikel Terkait
Iran Tuntut Perundingan Empat Mata dengan AS, Tolak Format Multilateral
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Dugaan IPO Bermasalah
Pemerintah Siapkan Makanan Bergizi Gratis untuk Lansia 75 Tahun ke Atas yang Hidup Sendiri
Gugatan Praperadilan Paulus Tannos Ditolak, Hakim Sebut Penangkapan di Singapura Bukan Wewenang KPK