Lagi-lagi, operasi tangkap tangan KPK berbuah hasil. Dalam satu hari saja, tiga lokasi berbeda digrebek, dan yang menyedihkan, oknum penegak hukum ikut terjaring. Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
"Sangat disayangkan," ujarnya kepada awak media, Sabtu (20/12/2025).
Baginya, fakta ada jaksa yang tertangkap tangan di Banten dan Kejari Hulu Sungai Utara itu adalah tamparan. Meski begitu, dia yakin pimpinan di Kejaksaan Agung tak akan tinggal diam.
"Tentu harus ditindak tegas. Jaksa Agung punya komitmen yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini," tegas Nasir.
Dia melihat langkah KPK ini justru sejalan dengan visi pemerintahan sekarang. Komisi III, katanya, selalu mendorong agar upaya pencegahan dan penindakan korupsi berjalan tanpa henti. OTT yang digelar di tiga tempat sekaligus itu membuktikan keseriusan.
Nah, soal isu 'main mata' antara KPK dan Kejagung yang sempat beredar? Nasir menganggapnya tak berdasar. Integritas dan transparansi yang jadi fondasi KPK, menurutnya, sudah jadi tameng yang cukup kuat.
"Komitmen pimpinan kedua lembaga itu tegak lurus. Kami di Komisi III tidak ragu," tuturnya.
Sebelum pernyataan Nasir ini beredar, KPK memang sedang panas-panasnya. Rabu (17/12) sore, operasi dimulai dari Banten. Di sana, seorang oknum jaksa berhasil diamankan.
Tak lama berselang, giliran Kabupaten Bekasi yang diguncang. Sepuluh orang diamankan, dan nama Bupati Bekasi Ade Kuswara disebut-sebut ada di antara mereka.
Kalimantan Selatan pun tak luput. Kajari Hulu Sungai Utara (HSU) diamankan dalam OTT terpisah yang diduga berkaitan dengan kasus pemerasan. Tiga lokasi, dalam hitungan jam. Gerak cepat KPK kali ini benar-benar menyita perhatian.
Artikel Terkait
Polisi Serahkan Empat Tersangka SMS Phishing E-Tilang Palsu ke Kejaksaan
Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Penataan 211 RW Kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada 2026
Pemilahan Sampah di Jakarta Resmi Dimulai 10 Mei, Digandengkan dengan CFD Rasuna Said
El Clasico Indonesia Resmi Pindah ke Samarinda, Izin di GBK Dibatalkan Polisi