Gelontoran Dana dan Gelombang Solidaritas Wujudkan Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera

Pemerintah pusat dan daerah hadir penuh menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itulah penegasan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Bantuan yang diberikan tak tanggung-tanggung, mulai dari anggaran, logistik, hingga percepatan pembangunan rumah tetap untuk korban.

Dalam konferensi pers di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Tito merinci langkah-langkah yang telah diambil. Konferensi itu digelar bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri.

Dari pusat, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 268 miliar. Dana itu sudah diterima oleh tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak.

"Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan," ujar Tito, Jumat (19/12/2025).

Namun begitu, yang menarik perhatian adalah gelombang solidaritas dari daerah lain. Rupanya, bencana di Sumatera ini menyatukan banyak pihak di luar wilayah terdampak.

Bantuan mengalir deras. Kalimantan Timur menyumbang Rp 7,5 miliar, disusul Jawa Barat Rp 7 miliar. Ada juga Jawa Timur Rp 5 miliar, Sulawesi Selatan Rp 4 miliar, serta DKI Jakarta yang menyalurkan Rp 3 miliar langsung ke Lhokseumawe plus logistik.

"Bu Khofifah langsung turun," tambah Tito, menyebut Gubernur Jawa Timur.

Masih panjang daftarnya. Dari Sumatera Selatan datang bantuan barang senilai Rp 2,6 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, lalu Kalimantan Tengah, Banten, NTT, dan daerah lainnya. Belum lagi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang turun langsung dengan bantuan sekitar Rp 5 miliar.

"Total Rp 43 miliar, ditambah dengan Asosiasi... lebih kurang Rp 5 miliar. Jadi lebih kurang Rp 48 miliar," jelasnya.

Di sisi lain, urusan administrasi warga yang terdampak juga tak dilupakan. Kemendagri sudah menurunkan sembilan tim Dukcapil sejak 10 Desember ke tiga provinsi. Tugas mereka membantu mempercepat pengurusan dokumen seperti KTP atau akta kelahiran yang hilang diterjang bencana.

Soal tempat tinggal, rencananya sudah ada. Pembangunan hunian tetap sebanyak 2.600 unit akan segera dimulai. Rinciannya, 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, didukung sejumlah yayasan.

"Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana," ucap Mendagri.

Peran kementerian lain juga diapresiasi. Kemenkeu lewat Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan disebut mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi. Barang-barang itu akan dikirim bertahap untuk warga.

Sementara untuk infrastruktur pemerintahan desa, kondisi cukup memprihatinkan. Ada 360 kantor desa rusak ringan dan 25 lainnya rusak berat di tiga provinsi. Penanganan kerusakan ringan akan dibiayai dana daerah jika mampu. Kalau tidak, pusat yang turun tangan. Sedangkan untuk kerusakan berat, akan diajukan ke Kementerian PUPR.

Menutup pernyataannya, Tito menyampaikan apresiasi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya," tandasnya.

Upaya pemulihan memang masih panjang. Tapi setidaknya, dari keterangan ini terlihat respons yang cukup masif digelontorkan untuk daerah yang sedang berduka.