Danantara baru saja mengakuisisi sejumlah aset perhotelan dan lahan di kawasan terpadu dekat Masjid Al-Haram. Tujuannya jelas: untuk membangun kampung haji Indonesia. Namun begitu, langkah strategis ini langsung mendapat sorotan dari anggota DPR.
Rivqy Abdul Halim, Kapoksi PKB Komisi VI, secara khusus mengingatkan agar Danantara bekerja secara transparan. Skala proyek ini terlalu besar untuk dikerjakan dalam gelap.
"Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra," tegas Rivqy kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
"Setiap Rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah," tambahnya.
Menurut Rivqy, pembelian lahan ini bukan sekadar transaksi properti biasa. Ia menekankan, Danantara sebagai pengelola investasi negara harus memastikan manfaat maksimal benar-benar dirasakan jemaah haji Indonesia. Jika dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, pembangunan kampung haji ini bisa menjadi solusi nyata.
Ia pun punya usul konkret: laporan perkembangan berkala kepada publik. Pengawasan ketat dari awal, katanya, sangat krusial agar tujuan mulia proyek ini tidak melenceng.
Artikel Terkait
Pemkot Yogyakarta Siapkan Uji Coba WFH Setiap Jumat bagi ASN
Tayangan Spesial BTS Puncaki Tangga Lagu Netflix di 77 Negara
Tim Advokasi Desak Puspom TNI Rilis Foto Empat Prajurit Tersangka Penyiraman Aktivis
Harga BBM Nasional Tetap Stabil Meski Konflik Timur Tengak Picu Ketegangan Global