Serangan militer Israel ke wilayah Lebanon terus berlanjut tanpa jeda sejak 2 Maret lalu, menimbulkan korban jiwa yang terus bertambah. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon mencatat, hingga Kamis (7/5) waktu setempat, sebanyak 2.727 orang tewas dan 8.438 lainnya mengalami luka-luka selama 68 hari terakhir. Angka ini merupakan akumulasi korban dari rentetan serangan yang belum mereda.
Serangan terbaru dilancarkan pada Rabu (6/5) malam. Israel mengklaim operasi itu menghantam 20 situs infrastruktur milik kelompok Hizbullah. Klaim ini semakin memperuncing ketegangan antara kedua pihak yang saling menuding telah melanggar perjanjian gencatan senjata yang baru ditengahi bulan lalu.
Padahal, Israel dan Lebanon sempat sepakat melakukan gencatan senjata pada 17 April. Namun, kesepakatan itu nyatanya tidak bertahan lama. Sejak saat itu, militer Israel berulang kali membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Pada Kamis (7/5), Pasukan Pertahanan Israel kembali memperbarui seruan evakuasi untuk tiga desa di utara Sungai Litani, Lebanon. Desa-desa itu berada di luar zona pendudukan di selatan yang selama ini menjadi sasaran utama serangan.
Di tengah eskalasi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan kecaman keras. PBB mengecam serangan Israel yang menyasar pusat-pusat medis dan paramedis. Organisasi dunia itu memperingatkan bahwa tindakan tersebut merusak akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan dan membahayakan keselamatan pasien serta petugas garda depan.
Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (6/5) mengungkapkan fakta yang tak kalah memprihatinkan. Fasilitas perawatan kesehatan di Lebanon telah menerima 151 kali serangan dari tentara Israel sejak konflik memanas. Angka ini menunjukkan betapa parahnya dampak konflik terhadap infrastruktur sipil.
Sementara itu, upaya diplomasi masih terus berjalan. Amerika Serikat dijadwalkan menjadi tuan rumah putaran ketiga pembicaraan antara duta besar Israel dan Lebanon pekan depan. Namun, jalan menuju perdamaian masih terjal. Presiden Lebanon Joseph Aoun sejauh ini menolak untuk terlibat dalam diskusi gencatan senjata secara tatap muka dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penolakan ini menjadi sinyal bahwa rekonsiliasi masih jauh dari jangkauan.
Artikel Terkait
KAI Gandeng detikcom Latih 25 Pegawai Humas Tingkatkan Kompetensi Komunikasi Digital
Badut di Mojokerto Tersangka Pembunuhan Ibu Mertua, Cekcok Dipicu Penolakan Hubungan Intim
Prabowo Dorong BIMP-EAGA Lebih Adaptif Hadapi Tantangan Global di KTT Cebu
Menteri Agama Siapkan Aturan Baru untuk Tekan Kekerasan Seksual di Pesantren