Kemensos dan Bappenas Pacu Pemberdayaan, 400 Ribu Keluarga Ditargetkan Lepas dari Bansos

Di Ruang Rapat Lantai 6 Kemensos, suasana pagi ini cukup padat. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bertemu dengan Deputi Bappenas, Maliki, beserta jajarannya. Pertemuan ini intinya membahas satu hal besar: bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan lewat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar bagi-bagi bantuan.

Agus Jabo langsung menegaskan komitmennya. Dia bilang, ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029. Target yang lebih dekat? Menghapus kemiskinan ekstrem sampai nol persen di 2026. “Kebijakan ini harus dieksekusi secara konkret,” tegasnya. Artinya, program yang dijalankan harus tepat sasaran dan dampaknya langsung terasa.

Menurut Jabo, saat ini Kemensos fokus pada tiga hal. Pemutakhiran data tunggal sosial-ekonomi bersama BPS jadi prioritas pertama, biar bansos nggak salah alamat. Lalu, penguatan Sekolah Rakyat. Yang ketiga, ya itu tadi, pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan.

“Skema kita ada dua,” jelas Agus Jabo, Selasa (16/12/2025).

“Pertama, lewat jalur graduasi yang dilakukan pendamping PKH. Pak Menteri memerintahkan di 2026 nanti 400 ribu KPM harus tergraduasi. Satu pendamping ditargetkan minimal bisa menggraduasi 10 KPM.”

“Kedua, lewat program Kampung Berdaya Kemensos. Di sini kita banyak berkolaborasi dengan pihak lain,” tambahnya.

Program Kampung Berdaya itu sendiri sudah dimulai di sembilan desa. Mulai dari Pesodongan di Wonosobo, Kalisalak di Banyumas, sampai Kepuhsari di Wonogiri. Hasilnya? Jabo bilang cukup menggembirakan.

“Dari 9 desa tadi, kita berhasil menggraduasi 300 KPM PKH. Mereka naik kelas, berani keluar dari bansos dan PKH. Pengalaman setahun ini membuktikan cara kita efektif,” katanya dengan nada optimis.

Kunci keberhasilannya ternyata sederhana: menyesuaikan dengan potensi lokal. Di daerah wisata, fokusnya ke penguatan pariwisata. Di tempat lain, Kemensos jalin kerjasama dengan swasta untuk kembangkan produk unggulan. Ambil contoh Desa Kalisalak di Banyumas. Di sana, mereka kolaborasi dengan PT MAP buat kerajinan dari enceng gondok. Hasilnya? Tembus pasar ekspor.

“Kita udah ekspor ke Amerika, dan ini mau ekspor yang kedua kalinya,” ujar Agus Jabo antusias.

“Masyarakat senang. Tadinya mereka nggak pegang duit, sekarang ada kegiatan ekonomi jadi punya penghasilan. Bapak-bapaknya yang siang kerja di sawah, malamnya malah ikut bantu bikin keranjang.”

Kesaksian serupa datang dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih. Di Bogor, ratusan KPM memilih keluar dari program bantuan setelah dapat intervensi pemberdayaan.

“Di Bogor, 113 KPM PKH sudah keluar dari bansos. Padahal daerah ini baru kita intervensi. Caranya? Lewat mekanisme off-taker. Semua produk mereka langsung dibeli perusahaan, jadi nggak pusing cari pasar,” kata Mira.

Di sisi lain, Deputi Bappenas Maliki menyoroti hal yang lebih mendasar: pola pikir. Dia menekankan, bantuan pemerintah nggak melulu soal bansos tunai.

“Ini yang harus kita tekankan,” jelas Maliki.

“Mereka dapat bantuan, tapi dalam bentuk naik kelas. Mereka tidak dapat bansos lagi, karena sudah diberdayakan. Itu kemajuan yang sesungguhnya.”

Pertemuan itu ditutup dengan sebuah simbol yang cukup berarti. Agus Jabo memberikan cinderamata berupa kerajinan ekspor hasil karya KPM PKH kepada para pejabat Bappenas yang hadir. Sebuah pengingat nyata bahwa upaya pemberdayaan itu bukan wacana, tapi sudah berjalan dan menghasilkan sesuatu.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat lain, seperti Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Tirta Sutedjo, Direktur Kemandirian Sosial Dinar Dana Kharisma, serta Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Kemensos I Ketut Supena.