Di sisi lain, Tito tak hanya berharap pada anggaran pusat. Ia mengajak daerah lain yang kondisi keuangannya lebih sehat untuk ikut menunjukkan solidaritas. “Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu,” jelasnya. Sampai saat ini, sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa uang, tenaga medis, obat-obatan, hingga logistik makanan dan pakaian.
Namun begitu, bantuan bukan cuma soal uang. Kemendagri juga turun tangan menangani persoalan administrasi warga yang dokumennya hilang diterjang banjir dan longsor. Tim sudah diterjunkan untuk mempermudah pengurusan KTP-el atau akta kelahiran yang musnah.
Tito pun mendorong kementerian dan lembaga lain agar melakukan hal serupa. Misalnya, untuk penerbitan ulang ijazah, dokumen perbankan, atau STNK. “Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” tegasnya.
Ada lagi masalah yang lebih kompleks: relokasi. Tito mengungkapkan, beberapa desa dilaporkan hilang tertimbun tanah longsor dan banjir sehingga harus dipindahkan. Menghadapi ini, Kemendagri sedang berkoordinasi dengan pemda setempat. Tujuannya, menyiapkan administrasi pemerintahan untuk desa-desa baru di lokasi relokasi nantinya. Langkah yang tak mudah, tapi harus segera dirintis.
Artikel Terkait
Delpedro Cs. Dihadapkan Dakwaan Penghasutan Usai Unggah 80 Konten Demo Agustus Lalu
Menhub Beri Sinyal Tegas, Target Nol Kendaraan Overdimensi 2027 Dimulai dari Jatim
Jaksa Ungkap Rencana Terstruktur di Balik Dakwaan Penghasutan Aktivis
Prabowo Tegaskan Stok Pangan Aman, Siap Kirim Tiga Kali Lipat ke Daerah Bencana