Tito Pastikan Bantuan Tunai Bencana Langsung ke Korban, Rp268 Miliar Telah Cair

Di tengah upaya pemulihan pascabencana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmennya. Bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pusat, katanya, harus benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Tidak boleh melenceng.

“Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

Arahan itu sendiri sudah disampaikan langsung ke tiga provinsi terdampak paling parah: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Tito, bantuan tunai itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan paling personal korban. Bayangkan saja, untuk membeli pakaian ganti, sabun mandi, sampo, sampai keperluan khusus perempuan dan bayi. Hal-hal mendasar yang sering terlupakan saat krisis.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin lalu. Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu dihadiri seluruh menteri Kabinet Merah Putih.

Soal realisasi dana, Tito melaporkan bahwa total Rp268 miliar sudah cair. Rinciannya, Rp60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp208 miliar dibagi ke 52 kabupaten dan kota yang kena imbas bencana. Proses pencairannya disebut sangat cepat. “Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya,” ucapnya lega.

Di sisi lain, Tito tak hanya berharap pada anggaran pusat. Ia mengajak daerah lain yang kondisi keuangannya lebih sehat untuk ikut menunjukkan solidaritas. “Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu,” jelasnya. Sampai saat ini, sejumlah daerah telah mengirimkan bantuan berupa uang, tenaga medis, obat-obatan, hingga logistik makanan dan pakaian.

Namun begitu, bantuan bukan cuma soal uang. Kemendagri juga turun tangan menangani persoalan administrasi warga yang dokumennya hilang diterjang banjir dan longsor. Tim sudah diterjunkan untuk mempermudah pengurusan KTP-el atau akta kelahiran yang musnah.

Tito pun mendorong kementerian dan lembaga lain agar melakukan hal serupa. Misalnya, untuk penerbitan ulang ijazah, dokumen perbankan, atau STNK. “Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” tegasnya.

Ada lagi masalah yang lebih kompleks: relokasi. Tito mengungkapkan, beberapa desa dilaporkan hilang tertimbun tanah longsor dan banjir sehingga harus dipindahkan. Menghadapi ini, Kemendagri sedang berkoordinasi dengan pemda setempat. Tujuannya, menyiapkan administrasi pemerintahan untuk desa-desa baru di lokasi relokasi nantinya. Langkah yang tak mudah, tapi harus segera dirintis.