Polri Terbitkan Aturan Baru, Perwira Bisa Ditempatkan di 17 Kementerian dan Lembaga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja menandatangani Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini mengatur soal anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi kepolisian. Polri sendiri memastikan bahwa Perkap ini sudah sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Penjelasan datang dari Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Menurutnya, peraturan ini dibuat untuk mengatur mekanisme pengalihan jabatan anggota Polri aktif. Mereka akan dialihkan dari organisasi Polri ke jabatan di kementerian atau lembaga negara lainnya.

“Terdapat regulasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025,”

kata Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Dasar hukumnya tak cuma satu. Trunoyudo menyebut ada juga Pasal 19 ayat (2) b UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di pasal itu disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu memang bisa diisi oleh anggota Polri. Lalu, ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Pasal 147 PP itu menyebutkan, jabatan ASN tertentu di instansi pusat dapat diisi anggota Polri sesuai kompetensinya.

Mekanismenya bagaimana? Nah, di Pasal 153 diatur bahwa anggota Polri bisa melaksanakan tugas di luar struktur. Itu dilakukan berdasarkan permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementerian/lembaga. Permintaan itu ditujukan langsung ke Kapolri, dengan tembusan ke menteri terkait dan Kepala BKN.

“Apabila Kapolri menyetujui anggota Polri yang diminta oleh PPK, selanjutnya Kapolri membalas surat persetujuan kepada PPK,”

jelas Trunoyudo lebih lanjut.

Dengan beragam payung hukum itulah, Polri akhirnya menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025. Aturan ini menjadi pedoman resmi untuk proses pengalihan jabatan tersebut.

Lembaga mana saja yang bisa diisi? Daftarnya cukup panjang, ada 17 kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya adalah Kemenko Polkam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tak ketinggalan lembaga seperti BIN, BSSN, KPK, BNPT, OJK, dan Lemhannas.

Nah, agar tak timbul masalah rangkap jabatan, Trunoyudo memberi penegasan. Kapolri akan memutasikan anggota Polri yang terpilih menjadi perwira tinggi (Pati) atau perwira menengah (Pamen). Status ini khusus diberikan dalam rangka penugasan mereka di kementerian atau lembaga tersebut. Jadi, semuanya punya dasar yang jelas dan diatur agar berjalan lancar.